Pembicaraan tentang hak pilih TNI kembali mengemuka dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di ruang Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin. Calon tunggal, Laksamana Agus Suhartono, menyatakan siap bila personel militer diberikan hak pilih dalam setiap pemilihah umum.
Namun Sekretaris Fraksi Gerindra, Edi Prabowo, mengaku khawatir TNI akan terpecah belah bila hal itu tetap dilakukan.
“Melihat kondisi di TNI kalau saya pribadi kok (berpikir) belum saatnya dan belum perlu sekarang. Misalnya dari tingkat kedewasaan perlu harus diuji kembali,” ujar Edi kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (23/9), seperti dilansir Rakyat Merdeka.
Edi mengatakan, pendapatnya ini bukan bermaksud mengecilkan semangat berdemokrasi. Namun sebaiknya hal itu direalisasikan setelah dua atau tiga periode pemilu lagi.
“Saat ini dari satu perbedaan dari antar departemen sesama TNI itu pun mengakibatkan ribut yang begitu ekstrem walaupun itu terkait hal yang kecil. Nah apalagi ini menyangkut ideologis,” tukas dia.
Ia lebih menaruh perhatian pada perlunya upaya untuk pendewasaan dari unsur kesejahteraan personel TNI, misalnya dari sudut gaji.
“Karena saya tidak yakin akan dewasa begitu saja tanpa sebuah proses yang simultan. Jumlah suaranya pun tidak signifikan misalnya 500 ribu,” jelasnya.
(RM/wo)
