JAKARTA (toentas.com) – sejak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengumumkan nama calon Kapolri yang tidak lain adalah Timur Pradopo, tidak sedikit publik menilai bahwa keputusan tersebut bernuansakan politik.
Akbar Tandjung
Publik melihat pengajuan nama Komjen (Pol) Timur Pradopo dari berbagai sudut pandang. Ada yang melihat SBY mencoba mengamankan kepentingannya sendiri dengan mengajukan Timur.
Ada juga yang menilai presiden tengah melakukan politisasi demi citranya namun disisi lain malah mengorbankan institusi Polri. Yakni dengan mengenyampingkan kepangkatan dan berefek kurang sehat bagi organisasi Polri.
Bukan hanya masyarakat umum, keputusan Presiden tersebut juga sempat mengguncang gedung MPR/DPR RI, dimana para anggota dewan yang terhormat menilai ditunjuknya Timur Pradopo sebagai calon Kapolri penuh aroma politik.
Pasalnya, Mantan Kapolda Metro Jaya itu pada Senin (5/10) dilantik sebagai sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam). Pangkat Timur Pradopo pun langsung dinaikkan dari Inspektur Jenderal menjadi Komisaris Jenderal. Namun pada petang harinya, Timur diajukan presiden sebagai calon Kapolri baru ke DPR.
Berkaitan dengan benang merah di atas, Ketua Dewan Pembina Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR) Ir. H. Akbar Tandjung menilai bahwa pencalonan Timur Pradopo oleh Presiden SBY tidak usah dibuat polemik.
Menurut Akbar Tandjung, Timur Pradopo memang layak dicalonkan sebagai Kapolri, mengingat prestasi Timur Pradopo selama ini sungguh gemilang yakni sempat menjadi Kapolda Banten dan Kapolda Jawa Barat (Jabar).
“ Tentunya pengalaman Pak Timur Pradopo sebagai mantan Kapolda banten, Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya tidak bisa dipandang sebelah mata karena itu prestasi yang sangat luar biasa,” tegas Akbar Tandjung kepada wartawan toentas.com via telepon.
Di sisi lain, mantan Ketua DPR RI ini menilai tidak ada itu yang namanya nuansa politik dalam pencalonan Timur Pradopo sebagai Kapolri yang baru mengganti Bambang Hendarso Danuri, walau memang sebelumnya telah ada 2 nama yang muncul ke permukaan tapi merupakan hak Presiden untuk mengusulkan nama lain yang dinilainya lebih berkompeten dan berprestasi.
Lebih lanjut Akbar Tandjung meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung keputusan Presiden SBY seandainya Timur Pradopo tetap dilantik sebagai Kapolri yang baru karena untuk menjadi seorang Kapolri yang baru dengan tugas setumpuk itu tidak mudah.
Akbar Tandjung pun mengharapkan agar pada pelaksanaannya kelak setelah dilantik sebagai kapolri yang baru Timur Pradopo bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, diantaranya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian akibat isu rekening gendut di jajaran kepolisian, maraknya premanisme belakangan ini, kasus mafia pajak, pertikaian atau bentrokan antar 2 massa, dan lain sebagainya.
“ Saya mengharapkan Pak Timur Pradopo bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya setelah dilantik sebagai Kapolri yang baru,” tukas Akbar Tandjung.
Di lain kesempatan, anggota DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Jamil menilai pencalonan Timur Pradopo sebagai Kapolri sangat kental dengan muatan politik. “Ini sangat politis, baru beberapa jam dilantik jadi Kabarhakam Polri, langsung dipasang sebagai calon Kapolri,” kata Nasir Jamil.
SBY, dalam pandangan Nasir Jamil, dianggap tidak terbuka dalam proses pencalonan Kapolri baru ini. Tapi UU Kepolisian memberikan ruang untuk presiden bermain api. (inge/bowo),-
