Dinilai berkinerja buruk, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Patrialis Akbar didesak mundur. Desakan itu dilontarkan pengunjuk rasa yang mengaku tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Pendidikan Politik Hukum dan HAM (Gempita) di depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (21/10).
“Terdapat enam menteri yang dinilai kinerjanya buruk. Patrialis adalah salah satu dari enam menteri tersebut yang saat ini mendapatkan persentase tertinggi dalam kinerja buruknya,” ujar seorang pengunjuk rasa.
Patrialis dinilai tidak paham hukum dan sistem yang ada di dalam tubuh Kemenkumham. Lebih jauh, Gempita mengklaim telah melakukan investigasi tender pengadaan barang/jasa di Kemenkumham periode 2010 dan menemukan adanya data rekayasa. Rekayasa itu, menurut Gempita, melibatkan Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham Imam Santoso dan Anggota Komisi III DPR Setya Novanto dan Azis Syamsuddin.
Tidak hanya itu, Gempita juga menduga Patrialis telah menerima gratifikasi dari pemilik PT Systecco melalui Setya Novanto dan Agus Syamsuddin untuk meloloskan perusahaan tersebut dalam tender pengadaan Certificate of Authority (CA) dan Key Management System (KMS) 2010.
“Karena itu, Gempita meminta kepada Presiden SBY segera mencopot Patrialis Akbar dari jabatan Menteri Hukum dan HAM,” tuntut Gempita.
