Berita Internasional – toentas.com. Ribuan pengunjuk rasa memutuskan untuk menginap di ibukota Bahrain, Manama setelah dua hari unjuk rasa yang berakhir bentrok dengan polisi. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi itu mengakibatkan dua orang demonstran meninggal dunia.
Para pengunjuk rasa ini menegaskan tetap berada di lapangan utama Manama hingga tuntutan mereka untuk reformasi politik dikabulkan pemerintah. Sementara itu, Amerika Serikat yang memiliki pangkalan angkatan laut di negeri itu menyatakan prihatin atas jatuhnya korban jiwa dan meminta kedua pihak untuk menahan diri.
“Pemerintah AS sangat prihatin atas kekerasan yang saat ini melanda Bahrain,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri PJ Crowley. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah membebaskan seluruh tahanan politik, menyediakan lebih banyak lapangan kerja serta menciptakan sebuah parlemen yang kuat dan benar-benar mewakili rakyat.
Selain itu, pengunjuk rasa juga menuntut perubahan undang-undang dasar dan kabinet baru tanpa Perdana Menteri Sheikh Khalifa bin Salman Khalifa yang sudah berkuasa selama 40 tahun.
Belum jelas berapa banyak rakyat Bahrain yang mengikuti unjuk rasa, karena sebagian besar dari mereka kembali bekerja setelah hari libur Maulid Nabi Muhammad, Selasa (15/2).
Dalam penampilannya yang langka di televisi Raja Bahrain Sheikh Hamad bin Issa Al Khalifa menyatakan kekecewaannya atas kematian dua orang pengunjuk rasa. Dia juga berjanji terus melakukan reformasi yang dimulai tahun 2002 saat kerajaan itu menjadi sebuah monarki konstitusional.
Ribuan orang mendengarkan pidato tersebut di Lapangan Mutiara, di pusat kota Manama. Sejumlah sumber bahkan mengatakan sedikitnya 10.000 orang berkumpul di sana.
Polisi dikerahkan ke salah satu sisi jembatan yang menuju ke Lapangan Mutiara, namun polisi tidak mengambil tindakan apapun. Krisis politik di Bahrain menjadi bagian dari gelombang aksi unjuk rasa yang melanda kawasan timur tengah belakangan ini.
Pemicu unjuk rasa di Bahrain, tidak seperti di Tunisia dan Mesir, bukan didominasi persoalan ekonomi. Akar masalahnya adalah warga mayoritas Syiah merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang didominasi warga Muslim Syiah sejak abad ke-18. ( Sumber : bbc.com )