Berita Nasional – toentas.com. Penyerapan anggaran Pelatihan Polisi Masyarakat (Polmas) di lingkungan Suku Dinas (Sudin) Satpol PP Jakarta Selatan sebesar Rp 1,4 M yang telah berlangsung di sebuah Wisma kawasan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat selama 3 hari diduga berbau Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Walikota Jakarta Selatan Anas Effendi bersama Syahrul Effendi saat serah terima jabatan.
Pelatihan Polmas yang diperuntukan untuk 10 Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jaksel tersebut dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompok pesertanya berjumlah 216 peserta, sehingga realisasi pelaksanaan untuk 3 kelompok peserta memakan waktu selama 3 hari. Disamping itu masing-masing peserta mendapatkan sebuah kous, celana traning dan sebuah topi. Namun kenyataannya pelaksanaan pelatihan Polmas tersebut diduga penuh rekayasa dan pengadaan perlengkapan pelatihan Polmas diduga tidak di lelang.
Dalam penyerapan anggaran pelatihan Polmas th 2011 yang beraroma KKN tersebut diduga melibatkan se-jumlah oknum pejabat di lingkungan Sudin Satpol PP Jaksel, sehingga praktik KKNnya mulus dan aman.
Demikian sumber yang berinisial Un kepada ToeNTAS.Com , Jum’at (25/11) di Gedung Walikota Administrasi Jaksel. Un menandaskan, bahwa pejabat di lingkungan Sudin Satpol PP Jaksel yang berinisial N diduga sebagai salah satu pejabat yang melakukan rekayasa pelaksanaan penyerapan anggaran Pelatihan Polmas yang diduga penuh dengan KKN tersebut.
Berkaitan dengan dugaan adanya praktik KKN dalam pelaksanaan pelatihan Polmas, Wartawan ToeNTAS.Com mengkonfermasi bagian Bendahara, Nurhadi.
Menurut Nurhadi, bahwa dugaan adanya praktik KKN dalam pelaksanaan Pelatihan Polmas tersebut tidak benar, “Semua dilaksanakan dengan benar dan baik Pak” bantah Nurhadi kepada ToeNTAS.Com lewat Hpnya, Minggu (27/11).
Ketua LSM NCW, GB. Harahap saat di mintai tanggapab mengatakan, bahwa dugaan skandal peltaihan Polmas merupakan tantangan Walikota Jaksel, HM. Annas Effendi, SH, MM yang baru beberapa hari menjabat sebagai Walikota Administrasi Jaksel.
Lebih jauh, GB. Harahap mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan Investigas seputar skandal tersebut dan hasilnya akan dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Jaksel, “Kita akan melakukan pengecekan lapangan dan menelusuri skandal itu Pak, dan hasilnya nanti Kita akan tayangkan keberapa institusi terkait”. (Pra/K).-
