Metro

Diduga Ada Praktik Pungli Di BPN Depok, Pemecahan Sertifikat 1 Th Belum Selesai

foto

Jakarta, (ToeNTAS.Com),- Masyarakat pengurus Sertifikat (dengan surat kuasa) keluhkan adanya dugaan masih adanya praktik Pungutan Liar (Pungli)  di Seksi Pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Jawa Barat.

Ada kesan praktik Pungli di seksi pengukuran tersebut merupakan hal biasa dan terkesan sudah menjadi tradisi di kalangan Masyarakat pengurus Sertifikat dengan surat kuasa, dan praktik yang melanggar UU Anti Korupsi tersebut besarannya berfariasi, berkisar antara Rp 500.000,- hingga Rp 1.000.000,- per-bidang lahan yang akan diukur di bawah 300 M2.

Sedangkan setiap pengukuran per-bidang lahan di seksi pengukuran biasa disebut ‘systim Paket’ bisa mengeluarkan  anggaran sebesar Rp 2.500.000,-, dengan rincian oknum  1 Rp 1.000.000,-, oknum 2 Rp 1.000.000,- dan petugas lapangan Rp 500.000,- dan biasanya  uang haram tersebut diberikan langsung  bisa tidak langsung, melainkan dititipkn dengan petugas lapangan alias pengukur.

Kakan BPN Kota Depok, Sutanto

Kakan BPN Kota Depok, Sutanto

Disamping itu,  untuk pemecahan sertifikat mulai  dari 3 bidang diwajibkan melampirkan tapak kavling sebelum surat ukur jadi, namun anehnya  masyarakat diduga  dimintai uang tapak perbidangnya sebesar Rp 500. 000,- yang dititipkan petugas ukur yang menanganinya.

Demikian sumber yang berinisial  PB  kepada Wartawan ToeNTAS.Com di kantornya, Senin (15/7) silam.

Menurut  PB, bahwa  pelaksanaan pengukuran tersebut merupakan perjalanan administrasi menuju pembuatan sertifikat, baik untuk pembuatan sertifikat baru maupun  memecah sertifikat dari induk menjadi beberapa bidang, sehngga diduga praktik punli di seksi pengukuran di Kantor BPN Kota Depok, Jawa Barat tersebut setiap harinya mencapai puluhan juta rupiah, dan hal ini merupakan tantangan tim Saber (sapu Bersih) pungli tingkat kota maupun tim saber pungli tingkat Provinsi Jawa Barat.

informasi berkas yang ada di Kepala Seksi Pengukuran

informasi berkas yang ada di Kepala Seksi Pengukuran

PB lebih lanjut mengatakan, bahwa pihaknya mengurus pemecahan sertifikat  5 bidang luas tanah 391 M2 di kawasan Kelurahan Cinangka, Kec. Sawangan Kota Depok, Jawa Barat telah menelan biaya sebesar Rp 4.500.000,-dengan rincian diminta oleh petugas ukur  untuk mengukur sebesar Rp 2.000.000,-, dan untuk  membuat lampiran 5  tapak kavling  a Rp 500.000,- jadi untuk 5 tapak kavling Rp 2.500.000,- diserahkan kepada oknum petugas ukur yang menanganinya.

Hal senada juga dikatakan sumber lain yang berinisial  Rid  kepada Wartawan ToeNTAS.Com via Hp, Selasa, (16/7).

Rid membeberkan, bahwa praktik kotor  di lingkungan pengukuran tersebut sudah terjadi sejak lama, dan itu sudah merupakan tradisi, “Kalau dulu istilahnya Pungli, tapi kalau sekarang istilahnya uang kemitraan” kata Rid dengan setengah berseloroh kepada Wartawan ToeNTAS.Com.

Memang kalau enggak kenal biasanya menerimanya takut-takut, kata Rid, Cuma kalu kita enggak ngasih tahu deh kapan mau diukur.

Menuut Rid  ini merupakan tantangan Ka. Kantor BPN Kota Depok, Jawa Barat karena hal ini dapat menghambat karirnya kedepan.

Berkaitan dengan adanya dugaan praktik Pungli di lingkungan Seksi Pengukuran BPN Kota Depok, Jawa Barat,  Wartawan ToeNTAS.Com melakukan konfermasi kepada Ka. Kasie Pengukuran, Dhon  yang didampin Ka. Kantor BPN Kota Depok, Jawa Barat,  Sutanto di ruang Kerja Kasie Pengukuran lantai 2, Rabu, (17/7).

Dhon mengatakan, bahwa pihaknya menjabat Kasie Pengukuran baru beberapa hari dan pihaknya belum tahu  adanya praktik pungli yang diduga dilakukan bawahannya, dan pihaknya sangan konsen dengan pogram Pemerintah ‘Brantas Pungli’, bahkan pihaknya dalam melayani masyarakat di bidang pengukuran waktunya tidak cukup  dengan jam kantor, sehingga pihaknya bisa lembur mengerjakan hingga tuntas.

Lebih lanjut Dhon mengatakan, bahwa pihaknya berterimakasih mendapatkan info seputar adanya praktik Pungli atas pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang di kawasan Cinangka, Sawangan, “Kami akan mencari tahu ada apa dengan pelaksanaan pemecahan tanah tersebut, kok hingga 1 tahun belum selesai. Nanti Bapak Saya infokan secepatnya.” Kata Dhon kepada Wartawan.

Sedangkan Kepala Kantor (kakan) BPN Kota Depok, Sutanto menambahkan, bahwa pihaknya mendukung program Pemerintah dalam hal membrantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dan bila  anak buah Saya dalam hal ini bersalah, kata, Sutanto, maka pihaknya tidak akan ragu-ragu menindak dengan tegas, sesuai dengan peraturan yang ada, “Kalau anak buah Saya terbukti melakukan hal itu, Saya akan tindak Mas” kata Sutanto kepada Wartawan.

Dalam kesempatan terpisah Wartawan ToeNTAS.Com  meminta tanggapan seputar adanya dugaan terjadinya praktik Pungli di BPN Kota Depok  kepada Ketua Nusantara Corruption Watch (NCW), GB. Harahap  dikawasan Kuningan Jaksel, Rabu (17/7) sore.

Harahap meminta Tim Saber Pungli di tingkat Kota maupun Tingkat Provinsi untuk melakukan pengintaian, karena hal ini di mungkinkan tidak  terjadi, “Istilahnya tidak ada asap bila tidak ada apinya” kata GB. Harahap serius.

Disamping itu GB. Harahap akan membentuk Tim Investigasi guna melakukan investigasi dan hasilnya akan diberikan kepada Ka. Kanwil BPN  Provinsi Jawa Barat dan langsung ke Menteri. (Dul/kris).-

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Situs resmi tabloid ToeNTAS yang sudah terbit lebih dari 20 tahun.

Copyright © 2017 Yayasan ToeNTAS Sakinah

To Top