Jakarta, ToeNTAS.com,- Kajian pemindahan kota pusat pemerintahan dari Jakarta dilakukan dengan cermat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah melibatkan ahli perencanaan wilayah dari luar negeri.
Menurut Bambang, Indonesia perlu belajar dari ahli negara lain karena sudah banyak referensi mengenai pemindahan pusat administrasi di luar negeri.
Kemudian, pemindahan ibu kota Nigeria dari Lagos ke Abuja, pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangoon ke Naypyidaw, serta pemindahan ibu kota Brazil dari Rio de Janiero ke Brazilia.
Selain itu, pemindahan ibu kota Australia dari Melbourne ke Canberra.
“Kami akan gunakan referensi tersebut. Dari international network, kami sudah mengantongi nama-nama individu yang bisa menjelaskan mengenai, paling tidak, bagaimana strategi pemindahan ibukota dan pembangunannya,” kata Bambang, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, Selasa (11/7/2017).
Menurut Bambang, salah satu alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan karena penumpukan di Jakarta.
Jakarta adalah pusat segalanya.
Jika wilayahnya tidak dikelola dengan baik, Jakarta akan menjadi penghambat pertumbuhan.
Saat ini, Jakarta menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat perdagangan, dan pusat jasa keuangan.
Mengapa tidak pusat perdagangan atau jasa keuangannya yang dipindahkan?
“Problemnya kalau ingin memecah, enggak bisa (diputuskan) pusat perdagangan di Palembang deh, atau pusat jasa keuangan di Surabaya. Karena ini bisnis,” kata Bambang.
Ide mengenai pemindahan pusat administrasi pemerintahan ini juga menjadi bagian dari kajian perkotaan di Indonesia.
Bappenas memiliki kegiatan untuk 10 kota baru di Indonesia.
“Jadi intinya kami berharap kajian lengkap. Tentu kami akan memakai tenaga lokal, terutama di Bappenas, Kementerian PU-Pera dan Kementerian ATR, termasuk urban planner dan mendengarkan masukan dari ahli asing,” kata Bambang.