Kasubag Keuangan Kecamatan dan Kabag Keuangan RSUD Cibinong Dipanggil KPK Jadi Saksi Kasus Ade Yasin

Jam : 07:35 | oleh -206 Dilihat
Bupati Bogor non aktif Ade Yasin saat Ditangkap KPK, Kasubag Keuangan Kecamatan dan Kabag Keuangan RSUD Cibinong Dipanggil KPK Jadi Saksi Kasus Ade Yasin
Bupati Bogor non aktif Ade Yasin saat Ditangkap KPK, Kasubag Keuangan Kecamatan dan Kabag Keuangan RSUD Cibinong Dipanggil KPK Jadi Saksi Kasus Ade Yasin

ToeNTAS. COM,      Jakarta, – Lagi,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil  beberapa  saksi kasus Ade Yasin yaitu,  Kasubag Keuangan Kecamatan Cibinong, Mujiono,  dan  Kabag Keuangan RSUD Cibinong, Yayuk Sukmawati  dalam dugaan suap ke BPK Jabar, Selasa, 31 Mei 2022.

Mujiono, sebagai Kasubag Keuangan Kecamatan Cibinong dan Yuyuk Sukmawati, sebagai  Kabag Keuangan RSUD Cibinong dipanggil KPK menjadi saksi atas dugaan suap Bupati Bogor Non aktif atas laporan keuangan Pemkab Bogor untuk tahun anggaran 2021.

Dipanggilnya Kasubag keuangan kecamatan Cibinong dan Kabag Keuangan RSUD Cibinong tersebut, menambah panjang daftar para saksi yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Mereka dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AY (Ade Yasin),” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, pada Selasa, 31 Mei 2022.

Usai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawati, KPK juga memanggil 12 orang sebagai saksi yang diantaranya merupakan para bos proyek di Pemkab Bogor.

Sebelumnya, 12 orang nama saksi yang dipanggil KPK, diantaranya para bos proyek Pemkab Bogor, yaitu:

  1. Direktur PT Rama Perkasa, Susilo;
    2. Direktur Utama PT Lambok Ulina, Bastian Sianturi.
    3. Kuasa KSO PT Hutomo Mandala Sepuluh Sebelas, Hartanto Hoetomo;
    4. Direktur PT Nenci Citra Pratama, Nelse S
    5. Direktur CV Arafah, M Hendri
    6. Direktur CV Perdana Raya, Yusuf Sofian
    7. Direktur CV Oryano, Maratu Liana;
    8. Direktur Utama PT Tureletto Batu Indah, Yosep Oscar Jawa Battu;
    9. Direktur CV Cipta Kesuma, Ma’arup Fitriyadi.
    10. Karyawan PT Lambok Ulina, Makmur Hutapea;
    11. Wiraswasta, Dedi Wandika
    12. Pensiunan, Amhar Rawi.

“Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2021 untuk tersangka AY,” tambah Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Tim penyidik KPK juga terus mengonfirmasi saksi dalam proses dan teknis pemeriksaan hingga penentuan obyek pemeriksaan, yang antara lain proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor.

Indikasi masalah proyek jalan alternatif Sentul-Pakansari atau proyek Cibinong a Beautiful City yang menelan Rp94 miliar menjadi sorotan, juga tak masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Bogor, dan juga suap kepada oknum BPK hingga total Rp1,9 miliar.

Adik kandung Rachmat Yasin ini akhirnya mengikuti jejak kakaknya tersandung dalam kasus korupsi suap Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bersama 7 tersangka yang telah ditetapkan KPK.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi suap Bupati Bogor non aktif Ade Yasin yang sudah ditahan KPK ini, menyeret sejumlah saksi hingga mencapai lebih 50 orang.

KPK menetapkan Ade Yasin sebagai tersangka kasus suap kepada BPK Jawa Barat dalam predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2021, dan tertangkap pada 27 April 2022 lalu.

KPK kini terus melakukan penyelidikan maraton terhadap saksi-saksi kasus suap Ade Yasin tersebut.

Diketahui barang bukti berupa uang tunai dan transfer senilai Rp1 Miliar lebih untuk suap BPK agar mendapatkan predikat WTP.

Atas perbuatannya Ade Yasin dan kawan-kawan sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak penerima suap, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(inge/bet).-