Jakarta, ToeNTAS.com,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar terkait polusi udara. Selain itu, Jokowi mengingatkan soal potensi musim kemarau yang lebih panjang.
“Bapak Presiden mengingatkan juga bahwa musim kemarau di tahun ini akan lebih panjang karena BMKG sudah memberikan prediksi bahwa pada tahun 2023 ini akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Jumat (16/6/2023).
Jokowi meminta Siti mengantisipasi potensi kemarau yang lebih panjang. Selain itu, Siti diminta berkoordinasi dengan lembaga lain.
“Jadi Bapak Presiden minta Kementerian LHK mengantisipasi hal ini dengan berkoordinasi, bekerja sama dengan instansi terkait,” ujar Bey.
Hal lain yang dibahas dalam pertemuan itu adalah acara COP28 di Uni Emirat Arab (UEA). Rencananya acara itu digelar pada akhir 2023.
“Menteri LHK melaporkan COP28 yg akan dilaksanakan di UEA pada akhir tahun dan juga melaporkan tentang alat-alat monitoring polusi udara yang dimiliki,” ujar Bey.
Advertisement
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau di tahun ini akan sama dengan 2019. BMKG mewanti-wanti pemerintah daerah soal potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Diprediksi dampaknya ekuivalen dengan kekeringan di tahun 2019, saat juga terjadi IOD (Indian Ocean Dipole) positif dan El Nino Moderat,” ucap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, saat dihubungi, Rabu (7/6).
“Tahun tersebut, banyak terjadi hotspot atau karhutla,” katanya.
Dwikorita menyampaikan, sejak awal 2023, telah ada rapat koordinasi untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Sejumlah langkah dibahas dalam forum itu.
“Sejak awal tahun sudah dikoordinasikan dengan KHLH, dan gubernur terkait untuk kesiapannya. TMC (teknologi modifikasi cuaca) juga sudah dan masih terus dilakukan untuk membasahi lahan gambut,” katanya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berbicara mengenai pentingnya peran dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah dianggap menjadi ujung tombak dari pencegahan karhutla.
“Ujung tombak pencegahan karhutla ada pada pemerintah daerah. Fungsi pembinaan masyarakat di tingkat bawah menjadi komponen utama agar tindak pembakaran hutan di level masyarakat (baik yang disengaja maupun tidak) bisa dikendalikan,” ucap Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari saat dihubungi terpisah. (d.c/Putri)
