Bogor, ToeNTAS.com,- Data Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) menyebutkan Kabupaten Bogor menjadi daerah yang siswanya paling banyak melakukan kecurangan pemalsuan data dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan akan berkoordinasi dengan pihak terkait, yaitu Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah Bogor.
“Kalau PPDB kan lapornya dari SMA yang banyak, kami akan koordinasi dengan korwil SMA di Bogor lah (KCD),” kata Iwan kepada wartawan di Cibinong, Rabu (26/7/2023).
“Saya sih meminta walaupun kewenangan di pusat, tapi minimal koordinasi dengan pimpinan daerah, selama ini kan nggak pernah ada,” sambungnya.
Iwan mengaku mendapat kesulitan sebab kewenangan SMA berada di provinsi. Menurutnya, selama ini komunikasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan KCD kurang baik.
“Kami juga susah, karena kewenangan di provinsi. Kalau saya pribadi kurang lah koordinasi dan komunikasi. Kalau ada masalah kan pemerintah daerah juga yang diminta keterangan,” terangnya.
Iwan berencana mengundang pihak KCD untuk melihat di mana permasalahan yang terjadi soal PPDB.
“Intinya kami akan lihat, mungkin akan undang lah mereka, permasalahannya di mana. Toh nanti juga akan berdampak terhadap dinas. Misalnya di Disdukcapil (Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil), apakah ada permainan Kartu Keluarga. Nanti kan merembetnya ke kabupaten. Mungkin secepat ini lah,” sebutnya.
Sebelumnya, Disdik Jabar mengungkap data terkait 4.791 siswa yang melakukan kecurangan pemalsuan data dalam pelaksanaan PPDB 2023. Dari data tersebut, Kabupaten Bogor menjadi daerah yang siswanya paling banyak melakukan kecurangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Disdik Jabar Wahyu Mijaya.
Wahyu mengatakan ada tiga daerah di Jabar dengan angka kecurangan paling banyak. Selain Kabupaten Bogor, ada Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung di urutan kedua dan ketiga.
“Data itu dengan berbagai kondisi yang ada, misal di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung itu mungkin beberapa daerah yang dianggap cukup tinggi,” kata Wahyu saat diwawancarai di kantornya, Selasa (18/7).
Namun, Wahyu mengungkapkan, Disdik Jabar tidak menghakimi jika tiga daerah tersebut banyak yang memalsukan data. Sebab, angka 4.791 itu adalah akumulasi dari data siswa yang tidak sesuai sehingga dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB.
“Tapi kita tidak bisa men-judge daerah itu terindikasi pemalsuan atau tidak, tidak ke sana tapi ada beberapa data yang kami lihat itu ke situ,” jelasnya.
“Di Kabupaten Bogor di 1.635, Kabupaten Bekasi 589, dan Kabupaten Bandung 410. Tapi sekali lagi ini menyangkut karena beberapa daerah, tidak berarti banyaknya itu indikasi negatif. Jangan sampai seolah-olah jumlah itu menimbulkan tidak baik,” ujarnya menambahkan. (d.c/Rizky)
