Jakarta, ToeNTAS.com,- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaku pihaknya mendapat laporan adanya upaya mengganjal Anies Baswedan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Hasto mengatakan jika laporan tersebut benar, maka dia menilai demokrasi di Tanah Air sedang tak sehat.
“Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan,” kata Hasto merespons pertanyaan wartawan soal isu PKS meninggalkan Anies dan mulai merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).
Hasto menyebut PDIP akan terus mengawal proses Pilkada 2024 agar tetap berjalan dengan sehat. PDIP, kata dia, menyakini bahwa siapa pun yang hendak mencalonkan diri mempunyai hak konstitusional.
“Ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat. Karena itu lah PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi pilkada dapat terus berlangsung sehat,” jelas Hasto.
“Dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapapun, partai manapun, kader manapun. Karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan,” tambahnya.
Ditanya perihal apakah PDIP membuka peluang mengusung Anies di tengah isu penjegalan, Hasto menjawab pihaknya terus mencermati dinamika yang terjadi. Di sisi lain, lanjut Hasto, PDIP tetap membuka dialog dengan partai lain terkait kerja sama politik di Pilgub Jakarta 2024.
“Ya ini kan baru sinyal, faktanya kan belum terjadi. Sehingga kami terus mencermati hal tersebut dan terus berdialog agar di Jakarta tersajikan konstestasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap Hasto.
Kemudian, saat disinggung soal kemungkinan kotak kosong pada Pilgub Jakarta, Hasto tak sepakat. Menurutnya, kemungkinan kotam kosong dalam Pilgub Jakarta harus dicegah.
“Belum terancam masih ada peluang. Karena nanti kalau misalnya ada indikasi kotak kosong pun, KPU akan memberikan perpanjangan biasanya. Di situlah bisa terjadi perubahan konstelasi,” terang Hasto.
“Untuk Jakarta kosong sebenarnya dalam konteks demokrasi kita itu suatu yang harus dicegah apapun dengan peran yang penting dan sentral suara rakyat tidak bisa. Dan dipangkas dengan suatu konsolidasi partai politik yang menyebabkan calon lain tidak bisa dicalonkan. Maka rakyat punya kedaulatan untuk mengambil keputusan,” imbuhnya.
Hasto kemudian berbicara tentang peristiwa kemenangan kotak kosong pada pemilihan Wali Kota Makassar pada Pilkada lalu. Untuk pertama kalinya suara kotak kosong menekuk suara koalisi parpol.
“Kita harus belajar dari Makassar ketika seluruh upaya untuk mengganjal calon yang menempati tempat tersendiri di hati rakyat, akhirnya rakyat memilih kotak kosong,” singgung Hasto.
“Ini menjadi pelajaran berharga bagi demokrasi bahwa partai dalam mencalonkan harus melihat suara dari arus bawah,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Diketahui, PKS menyebut tenggat waktu terhadap Anis untuk deklarasi AMAN telah habis pada 4 Agustus 2024. PKS kini membuka peluang meninggalkan Anies dan gabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang memiliki calon tunggal mendukung Ridwan Kamil di Jakarta.
“Namun karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada,” kata Jubir PKS Muhammad Kholid dalam keterangannya, Rabu (7/8/2024).
“Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari yakni sejak 25 Juni deklarasi pasangan AMAN adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk sama sama mengusahakan agar tiket ini berlayar,” lanjut Kholid.
PKS akan mencari opsi lain dengan bergabung ke KIM. Opsi tersebut dalam pembahasan internal PKS. Namun, PKS memberikan isyarat kadernya harus maju dalam Pilgub Jakarta jika gabung ke KIM. (d.c/Tio)
