Jakarta, ToeNTAS.com,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun Bandara Bali Utara di Buleleng. Padahal, rencana pembangunan bandara itu ditolak Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
Dalam kunjungannya di Bali, Minggu (3/11/2024), Prabowo bahkan sesumbar ingin Bali berubah menjadi ‘New Singapore’ atau ‘New Hong Kong’.
“Saya sudah menyampaikan bahwa saya berkomitmen saya ingin membangun North Bali International Airport,” ucap Prabowo diiringi tepuk tangan seluruh undangan yang hadir saat pidatonya seusai makan siang di Restoran Bendega, Denpasar.
Prabowo menilai, kehadiran bandara baru itu membuat Buleleng bisa bertransformasi menjadi pusat kawasan pariwisata baru, layaknya Bali selatan. Tentu hal ini perlu pemikiran dan kerja keras.
“Bekerja keras dan kita harus berani berpikir besar, berani berpikir yang orang lain katakan tidak mungkin, kita buktikan mungkin, Saudara-saudara sekalian,” tegas Prabowo.
Prabowo berharap Indonesia harus menjadi negara yang makmur, adil, dan sejahtera. “Seluruh rakyat Indonesia harus menikmati kemakmuran tidak hanya segelintir orang saja. Setuju?,” ucap mantan Menteri Pertahanan itu.
Menanggapi pernyataan Prabowo, semua tamu yang hadir serempak menjawab, “Setuju!”
Sebagai catatan, proyek Bandara Bali Utara menjadi salah satu bahan kampanye Prabowo-Gibran saat berkunjung di Bali pada Pilpres 2024. Proyek ini juga menjadi bagian dari program prioritas paslon gubernur-wakil gubernur Bali, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) di Pilgub Bali 2024.
Realisasi proyek ini sempat tarik ulur karena ada penolakan dari berbagai pihak. Salah satu yang menolak adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Megawati, kehadiran bandara baru itu justru membuat Bali makin sesak dan sumpek. Efek ekonomi kepada masyarakat juga tak terlalu signifikan.
“Saya bilang keluarga besar saya di Buleleng. Mau dibikinin lapangan terbang, ngamuk saya dan saya panggil Pak Koster. Enak saja aku bilang hanya untuk ngubungin pariwisata. Nggak,” tegas Mega saat mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, Senin (16/1/2023) lalu. (d.c/Ratna)