Sukabumi, ToeNTAS, – Genap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Namun, alih-alih ikut larut dalam selebrasi capaian pemerintah, suara anak muda dari generasi Z Sukabumi justru memberikan catatan kritis: jurang antara janji manis kampanye dan kenyataan pahit yang dirasakan Gen Z serta masyarakat di lapangan dinilai masih sangat lebar.
Aris Gunawan salah satu gen Z asal Sukabumi menegaskan bahwa suara kritis anak muda ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan wujud kepedulian dalam mengingatkan penguasa agar kembali berpihak pada keselamatan, lapangan kerja, dan keadilan sosial.
“Pemerintah tidak kekurangan program. Yang masih kami tagih adalah bukti, koreksi, dan keberanian bertanggung jawab,” tegas Aris Gunawan yang juga aktif sebagai Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Rabu (21/10/2026).
Berikut adalah poin-poin kritikan tajam anak muda Gen Z terhadap dua tahun berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran:
- Program MBG: gizi tak boleh dibayar dengan keselamatan
Generasi Z memberikan perhatian serius pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi investasi masa depan.
Mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), terdapat sekitar 43.838 dugaan korban keracunan MBG di 36 provinsi sejak Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026. Bahkan, Kepala BGN mengakui bahwa lebih dari 80 persen insiden keracunan sejak 22 Juli 2026 dipicu oleh pelanggaran SOP.
Anak muda menekankan bahwa program ini tidak boleh mengorbankan keselamatan adik-adik mereka demi sekadar mengejar angka pencapaian semata.
“Kami tidak meminta MBG dihentikan, tetapi menuntut audit independen, pengawasan dapur yang ketat, dan sanksi bagi kelalaian,” katanya.
2. Realitas lapangan kerja: jangan cuma pamer angka investasi
Isu lapangan kerja menjadi perhatian utama Gen Z yang kini sedang berjuang mencari kepastian karier. Meski pemerintah mengklaim realisasi investasi yang fantastis pada 2025 dan semester I 2026 hingga menyerap jutaan tenaga kerja, kondisi riil di lapangan justru memperlihatkan cerita berbeda. Data BPS per Mei 2026 mencatat ada 87,88 juta pekerja informal dan 10,79 juta setengah penganggur.
Ia mendesak pemerintah tidak sekadar mengumbar nominal investasi, melainkan membuktikan berapa banyak janji 19 juta lapangan kerja yang benar-benar berstatus formal, berupah layak, dan berkelanjutan bagi masa depan anak muda.
“Janji 19 juta lapangan kerja perlu dijawab dengan data yang menjelaskan berapa pekerjaan baru yang formal, berupah layak, dan bertahan, bukan hanya nilai investasi,” tutur Aris.
3. Realitas ekonomi lokal dan kopdes: jangan malah jadi beban daerah
Gen Z di daerah turut menyoroti lesunya perekonomian lokal dan janji kesejahteraan yang belum terbukti. Di Kabupaten Sukabumi, potensi besar sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata belum mampu menahan penurunan daya beli warga. Kehadiran Program Strategis Nasional seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang berniat mulia pun dinilai belum terasa dampaknya, di mana dari 300 lebih Kopdes yang direncanakan beroperasi, sekitar 120 di antaranya justru masih terkendala persoalan lahan.
Persoalan ekonomi daerah ini juga diperparah oleh janji pendidikan gratis yang belum menyentuh mahasiswa drop outa akibat biaya hidup, serta inflasi bahan pangan sebesar 4,37 persen (yoy) per September 2026 yang kian menguras kantong rakyat.
“Di Kabupaten Sukabumi, potensi ekonomi daerah cukup besar, terutama sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Namun, kenyataan yang dirasakan tidak sebanding dengan potensi yang ada. Masyarakat yang sehari-hari bergelut di bidang tersebut merasakan adanya penurunan daya beli,” kata Adi Rizki menambahkan selaku Ketua KAMMI Sukabumi.
“Sebanyak 300 lebih Kopdes di Kabupaten Sukabumi akan beroperasi, namun sekitar kurang lebih 120-an nya masih terkendala termasuk persoalan lahan. Data tersebut menjadi pengingat bahwa Kopdes seharusnya bukan hanya persoalan membangun gedung, tapi benar-benar memastikan pembangunan ekonomi daerah,” katanya.
4. Karhutla, RUU Perampasan Aset, hingga etika kekuasaan
Sektor lingkungan dan penegakan hukum tak kalah memprihatinkan bagi Gen Z yang peduli akan krisis iklim dan keadilan. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membuat 5,4 juta warga di tujuh provinsi terpapar asap dan ratusan ribu siswa belajar dari rumah, di mana 74 persen titik panas berada di area korporasi.
Selain itu, Gen Z menagih kepastian RUU Perampasan Aset yang dijanjikan DPR rampung Desember 2026 serta transparansi penuh terkait kontroversi dokumen pendidikan Wapres sesuai arahan Mahkamah Konstitusi.
“Soal ijazah Wakil Presiden, MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak punya kedudukan hukum. GMNI tidak menyimpulkan lebih dari putusan itu, tetapi mendesak penjelasan yang transparan lewat mekanisme hukum yang berwenang,” tegas Aris.
Anak muda Sukabumi mengingatkan bahwa jika pemerintah terus bekerja dengan pola berorientasi pengumuman (seremonial) dan baru bergerak setelah krisis timbul, kepercayaan publik, khususnya dari generasi muda, akan tergerus habis.(idn/dhil)
