JAKARTA, ToeNTAS.com,- Uji coba perluasan larangan sepeda motor di Jakarta dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 12 September 2017.
Seperti yang sudah ditetapkan, uji coba perluasan area pelarangan sepeda motor dilakukan dari Bundaran HI hingga Bundaran Senayan, yang artinya mencakup keseluruhan Jalan Jenderal Sudirman.
Saat ini, area pelarangan sepeda motor masih berlaku di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Thamrin, tepatnya dari depan Istana Merdeka hingga Bundaran HI.
Rencana perluasan area pelarangan sepeda motor di Jakarta ini mendapat kritik keras dari sebagian warga, terutama mereka yang merupakan pengguna motor.
Mereka menilai, kebijakan pelarangan motor tidak tepat. Sebab, menurut mereka, bukan motor yang menjadi penyebab kemacetan di Jakarta.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa menilai, perluasan area pelarangan sepeda motor di Jakarta tidak sesuai nalar.
“Ini kebijakan yang menurut kami di luar nalar. Nalar kami adalah yang menyebabkan macet justru kendaraan yang lebih besar ukurannya,” kata Alghiffari di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Minggu (3/9/2017).
LBH Jakarta merupakan salah satu pihak yang menolak perluasan larangan sepeda motor di Ibu Kota.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Kehormatan Road Safety Association (RSA) Indonesia Rio Octaviano menilai, alasan Pemprov DKI memperluas area pelarangan sepeda motor untuk mengurangi tingkat kecelakaan hanya kamuflase.
Sebab, ujar Rio, angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor paling tinggi terjadi di Jakarta Utara. Namun, pelarangan sepeda motor justru diterapkan di Jakarta Pusat.
“Kecelakaan tertinggi bukan ada di Jakarta Pusat, tapi ada di Jakarta Utara. Jadi kalau misalnya dia (Pemprov DKI) menganggap itu sebagai penanggulangan kecelakaan, menurut kami itu hanya sebagai kamuflase saja,” ujar Rio.
Perdebatan motor vs mobil
Saat ditemui dalam diskusi yang membahas rencana pembatasan sepeda motor di wilayah Jabodetabek yang digelar Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) beberapa waktu lalu, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas melontarkan pendapatnya mengenai rencana perluasan pelarangan sepeda motor di Jakarta.
Ia menilai, sepeda motor memang bukan satu-satunya penyebab utama kemacetan di Ibu Kota. Namun, keberadaannya dianggap membuat lalu lintas semrawut.
Karena itu, ia menilai, rencana perluasan area pelarangan motor di Jakarta sudah tepat.
Tyas meyakini, penerapan larangan sepeda motor di dari Bundaran HI hingga Bundaran Senayan akan mengurangi kesemrawutan lalu lintas di lokasi tersebut.
“Kan zig-zag motor itu ambil kanan kiri bikin pengendara mobil pusing. Jadi kalau kemacetan selama mobilnya masih dominan, tetap. Tapi berkurang kesemerawutannya,” kata Tyas di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2017).
Menurut Tyas, Jalan Sudirman-Thamrin merupakan jalan nasional yang mempresentasikan wajah Kota Jakarta. Karena itu, ia menilai, sudah seharusnya area tersebut bebas dari kesemrawutan.
Saat ini, kebijakan pembatasan untuk mobil yang berlaku di Jakarta baru berupa penerapan ganjil-genap yang berlaku dari hari Senin-Jumat, tepatnya pada pukul 07.00-10.00 dan 16.00-20.00.
Kebijakan ini berlaku di sepanjang jalan yang nantinya juga menjadi area pelarangan motor, tepatnya dari Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Senayan.
Ditambah sebagian Jalan Gatot Subroto, tepatnya dari perempatan Kuningan hingga Slipi. “Jadi baik sepeda motor maupun mobil sama-sama dibatasi,” ujar Tyas.
Ia menilai, penyediaan transportasi publik di Jalan Sudirman-Thamrin relatif baik sehingga tidak ada alasan bagi pengguna motor maupun mobil untuk tidak beralih menggunakan transportasi publik, seperti bus transjakarta ataupun KRL commuter line.
“Dari Stasiun Palmerah dekat, terus dari Stasiun Sudirman juga dekat. Kalau dulu transjakarta lewat jalur itu cuma yang ke arah Blok M-Kota, tetapi sekarang ada dari Pulogadung ke Bundaran Senayan, ada juga dari Pinang Ranti ke Blok M,” ujar Tyas.
Jalan terus
Meski diwarnai penolakan, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko memastikan, uji coba perluasan larangan sepeda motor di Jakarta tetap dilaksanakan.
Ia menegaskan, penolakan dari para pengendara sepeda motor tidak akan memengaruhi uji coba yang rencananya dimulai pada 12 September.
“Pemerintah tetap akan melakukan uji coba, kalau pun ada yang menolak akan dijadikan sebagai sebuah tantangan dan semangat untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Sigit.
Ia menyampaikan, sebelum melakukan uji coba, Dishub DKI Jakarta sudah melakukan berbagai kajian, mulai dari forum lalu lintas hingga beberapa kali melakukan focus group discussion (FGD).
Sebelum perluasan larangan sepeda motor ditetapkan menjadi kebijakan, kata Sigit, Pemprov DKI sudah melakukan beberapa tahapan, mulai dari mengevaluasi angka kecelakaan di ruas jalan tempat diberlakukannya pelarangan sepeda motor, kondisi lalu lintas, hingga jumlah pengguna transportasi umum.
Dia menambahkan, Pemprov DKI juga tidak sembarangan menerapkan kebijakan. Pemerintah melakukan berbagai kajian hingga uji coba dan evaluasi sebelum akhirnya menerapkan sebuah kebijakan.
“Setiap kebijakan pasti diambil dengan pertimbangan akan memberi manfaat kepada masyarakat yang lebih luas,” kata Sigit.
Berdasarkan data yang disampaikan Sigit, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada 2016 sebanyak 499 orang.
Sementara itu, korban yang mengalami luka berat sebanyak 1.575 orang dan korban yang mengalami luka ringan sebanyak 3.462 orang.
Kecelakaan yang memakan korban meninggal dunia paling banyak terjadi di Jakarta Utara, yakni 142 korban.
Sementara itu, ada enam korban mengalami luka berat dan 455 korban mengalami luka ringan. (kom.c/emil)
