Jakarta, ToeNTAS.com,- Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan karantina wilayah. Namun keputusan tersebut harus diikuti oleh jaminan ekonomi kepada rakyat Jakarta.
“NasDem mendorong yang terbaik tapi syaratnya ada kesepahaman kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta, ini nggak boleh beda tentang bencana COVID-19 ini,” ujar Ketua Fraksi NasDem DKI, Wibi Andrino saat dihubungi, Sabtu (28/3/2020).
“Jadi saya tidak masalah maksudnya kalau memang ini harus menjadi, daerah Jakarta harus dikarantina Nasdem tidak masalah, yang penting ini harus menjadi suatu keputusan yang bulat, bukan keputusan masing-masing. Jangan lempar-lempar kesalahan atau tanggung jawab. Bukan begitu menyelesaikan masalah ini,” imbuhnya.
Wibi mengatakan pada pertengahan Maret lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengusulkan untuk dilakukan lockdown di Ibu Kota. Namun rencana itu tidak direstui oleh pemerintah pusat.
“Tanggal 15 Maret yang lalu Pak Anies sempat bilang Jakarta harusnya di-lockdown, tapi kan memang belum disetujui oleh pemerintah pusat dengan alasan apa saya tidak tahu,” katanya.
Wibi menyetujui apabila Pemprov terpaksa melakukan karantina wilayah untuk menekan virus Corona. Namun pemerintah harus memberikan subsidi kepada rakyat.
“Tetapi bila keadaan makin buruk dan nyata pemerintah provinsi DKI siap untuk bilamana memberikan karantina wilayah yaitu memberikan subsidi kepada masyarakat, rakyat ya why not. Karena pusat penyebaran Corona ini ada di wilayah DKI Jakarta saya rasa,” ucapnya.
Wibi mengatakan saat ini Jakarta telah menjadi pusat penyebaran Corona di Indonesia. Apabila tidak dilakukan karantina, para pendatang di Jakarta akan membawa virus ke daerah mereka apabila musim mudik tiba.
“Dan kekhawatiran kami NasDem di DKI Jakarta bila mana tidak dikarantina maka penduduk pendatang yang nanti pulang kampung akan membawa wabah ini ke kampung masing-masing. Dan ini bisa jadi problem yang sangat serius. Jakarta saja kewalahan bagaimana daerah yang belum mempunyai fasilitas kesehatan yang belum sehebat Jakarta,” tutur Wibi.
Salain itu, Wibi meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan untuk rakyat. Serta subsidi listrik diberikan semasa karantina berlangsung.
“Tapi bilamana sudah masuk karantina wilayah yang kami desak Jakarta siap, pertama masalah pangan, terus masalah fasilitas kesehatan, hak dasar kesehatan rakyat Jakarta harus terpenuhi. Terus masalah yang lain, misal pemerintah pusat mampu memberikan subsidi listrik dalam masa lockdown ini karena kita diminta di rumah. Yang tadinya listrik tidak dipakai mahal karena kita di rumah harga listrik melonjak berikan lah subsidi itu kepada kita,” sebut Wibi.
Lebih lanjut, Wibi menyebut pemerintah pusat dan Pempro harus sinkron dalam menjalankan keputusan ini. Serta sampaikan kepada publik bahwa Jakarta siap apabila karantina dilakukan.
“Jadi satu saya minta adalah pemerintah pusat dan DKI harus sinkron, harus linier, kerja sama harus ada kesepahaman yang sama yang ada di Jakarta, karena Jakarta adalah rumah pemerintahan pusat. Disampaikan kepada publik bahwa Jakarta siap, kalau siap segala macam masyarakatnya juga tidak akan was-was,” ungkapnya.
Selumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan pihaknya saat ini tengah membahas kemungkinan penerapan karantina wilayah di Jakarta. Hal tersebut juga telah masuk pembahasan Anies bersama Forkopimda, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.
“Jadi itu termasuk yang sedang dibahas. Nanti kalau sudah final, akan kami umumkan,” kata Anies seperti dilihat dari siaran langsung akun YouTube Pemprov DKI, Sabtu (28/3/2020). (det.c/g)
