ToeNTAS.com,- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak menilai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Jakarta yang diterapkan Gubernur DKI, Anies Baswedan gagal dan berjalan tanpa ketegasan.
Pelaksanaan PSBB transisi di Jakarta sudah berjalan satu minggu sejak 5 Juni lalu sampai akhir bulan ini.
“Jelas ini sudah bukan transisi. Ini (PSBB transisi) kebijakan gagal dan tanpa ketegasan,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak saat dihubungi wartawan, Jumat (12/6).
Gilbert mengatakan kritik yang dirinya lontarkan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan Anies tersebut tak tersampaikan dengan baik dan merata ke seluruh masyarakat.
Kebijakan mengenai PSBB transisi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi.
Gilbert menyebut sejumlah aturan dalam Pergub itu tidak jelas dan membuat masyarakat malah mengabaikan aturan tersebut. Hal ini terlihat dari mobilitas masyarakat yang terlihat cukup tinggi selama satu pekan pelaksanaan PSBB transisi.
“Masyarakat mobilitasnya sudah penuh dan mengabaikan Pergub. Sekarang untuk memutar ke PSBB sudah tidak mungkin,” ujarnya.
Menurut Gilbert, Pemprov seharusnya menandai dan memantau secara ketat aktivitas yang berpotensi menjadi sumber penularan virus corona. Selain itu, kampanye dan edukasi ke masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan juga belum maksimal dilakukan.
“Masyarakat bawah yang kurang peduli karena prioritasnya adalah bagaimana hidup, kesehatan (kualitas hidup) mereka buat pilihan berikutnya,” katanya.
Anggota Komisi B DPRD DKI itu juga menyoroti 52 pedagang di sejumlah pasar di Jakarta positif virus corona. Menurutnya, kejadian ini karena pengawasan yang kurang ketat oleh Pemprov DKI dalam menjalankan protokol kesehatan di pasar.
Sementara itu, kata Gilbert, rencana Pemprov DKI yang akan menerapkan ganjil genap untuk kios-kios di sejumlah pasar dinilai tak efektif. Ia menyebut Anies dan jajarannya tak memiliki cara yang lebih efektif dalam mencegah penularan virus corona di pasar.
“Kalau itu yang ditempuh, mungkin akan mengurangi pedagang, tetapi pembeli yang mau menjaga jarak yang harus diawasi. Mereka sekarang harus fokus kepada pembeli yang tidak menuruti protokol normal baru yang menaati pencegahan,” ujarnya.
PSBB Transisi Dievaluasi
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan PSBB transisi yang diterapkan Pemprov DKI perlu dievaluasi secara besar-besaran. Dalam sepekan pemberlakuan PSBB transisi, jumlah kasus positif di Jakarta justru melonjak drastis.
“Ada yang salah kebijakannya menurut saya. Jadi, apa namanya, kalau lihat lonjakannya dua hari yang lalu 234 di Jakarta, ini artinya 5 hari ini mengalami kenaikan untuk DKI Jakarta,” kata Trubus kepada wartawan, Jumat (12/6).
Trubus berpendapat kebijakan PSBB Transisi ini diterapkan hanya untuk menyelamatkan masalah perekonomian dampak dari pandemi virus corona. Menurutnya, Pemprov DKI seharusnya mengutamakan keselamatan masyarakat dari ancaman virus corona.
PSBB transisi ini, kata Trubus, menjadi kebijakan setengah matang karena membagi penanganan masalah kesehatan dan ekonomi. Ia menyatakan Anies dan jajarannya harus fokus dalam mengatasi akar masalah dalam pandemi ini.
“Akar masalahnya di soal virus itu. Jadi harusnya semua terkonsentrasi di situ,” jelasnya.
Merujuk data resmi Pemprov DKI, dalam kurun waktu 5 sampai 11 Juni jumlah kasus positif virus corona di Ibu Kota mencapai 952 kasus.Angka tersebut meningkat dibandingkan satu minggu sebelumnya, 29 Mei sampai 4 Juni, yang hanya 671 kasus positif Covid-19.
Hingga kemarin, Kamis (11/6), jumlah kumulatif kasus positif virus corona di DKI Jakarta mencapai 8.552 kasus. Dari jumlah itu, 3.664 orang dinyatakan sembuh dan 555 orang lainnya meninggal dunia. (cnni.c/f)
