Jakarta, ToeNTAS.com,- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memberikan lampu hijau terhadap usulan Kementerian Perindustrian mengenai pajak mobil baru nol persen. Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati ini mau mengkaji terlebih dahulu usulan yang disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Dilansir dari detik.com, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu memilih untuk menghitung dampak kebijakan tersebut terlebih dahulu. Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pihaknya sedang mempelajari terlebih dahulu usulan dari Kementerian Perindustrian tersebut.
“Permintaan otomotif bebaskan pajak dan segalanya, we’re looking into that. Kita pelajari semoga bisa diputuskan cepat,” kata Febrio dalam acara Kupas Tuntas Ekonomi dan APBN secara virtual, Jumat (25/9/2020).
Salah satu faktor yang dipelajari, dikatakan Febrio adalah kontribusi penjualan kendaraan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau perekonomian Indonesia.
“Ini logika yang kita pelajari, apakah sudah waktunya melakukan itu dan dampaknya ke PDB tidak kecil. Karena orang beli mobil 100 ribu unit, bisa 0,1% dari PDB,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga harus teliti dalam memutuskan penerapan pajak mobil baru nol persen untuk kendaraan impor atau yang diproduksi di dalam negeri.
“Karena mobil itu harganya tidak murah. Lalu biasanya dalam 1 tahun penjualan 1 juta unit. Artinya 1 bulan 70-an ribu. Kalau itu mobil impor, saya tidak mau pusing. Tapi kalau produksi dalam negeri, lain cerita. TKDN di atas 70%, masuk akal. Tenaga kerja sektor otomotif juga turun,” ungkapnya.
“Ini kita pelajari semua untuk naik kelas menengah,” tambahnya.(rou)
