Polemik 75 Pegawai KPK Bikin Tagar #BeraniJujurPecat Mencuat

0
101
Spanduk berani jujur hebat di gedung KPK lama
Spanduk berani jujur hebat di gedung KPK lama
Advertisement

Jakarta, ToeNTAS.com,- 75 pegawai KPK dinyatakan resmi nonaktif lantaran tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Keputusan penoaktifan ini lantas memicu kekecewaan warganet dan membuat mereka memelesetkan slogan anti korupsi KPK #BeraniJujurHebat menjadi #BeraniJujurPecat.

Pelesetan slogan KPK menjadi #BeraniJujurPecat viral di Twitter dan menjadi trending. Dilihat wartawan, Rabu (12/5/2021) salah satu pelesetan #BeraniJujurPecat ini diunggah oleh pemilik akun @RommyRoosyana.

@RommyRoosyana mengunggah foto gedung KPK lama yang saat itu dihiasi bentang kain slogan @BeraniJujurHebat yang telah diedit menjadi #BeraniJujurPecat.

“Slogan baru Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang, #BeraniJujurPecat!” tulis Rommy dalam caption unggahan foto tersebut.

Tak hanya itu, ada juga akun @Mdy_Asmara1701 yang memelesetkan slogan KPK jadi #BeraniJujurPecat dengan mengunggah foto penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel Baswedan termasuk pegawai KPK yang tak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan kontroversial tersebut.

Kekecewaan tersebut disampaikan Novel lewat akun Twitternya, @nazaqistsha pada Rabu (13/5/2021).

“Potret Pemberantasan Korupsi negeri ini.. #BeraniJujurPecat,” tulis Novel seperti dilihat wartawan, Kamis (14/5).

Slogan Anti Korupsi

Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom, slogan ‘Berani Jujur Hebat’ dipakai sejak 2011. Slogan ini bahkan dipakai untuk tur kampanye antikorupsi di Hari Antikorupsi.

Kegiatan tur ‘Berani Jujur Hebat’ ini memiliki konsep melawan korupsi melalui seni dan budaya. Bandung menjadi salah satu kota gelaran ekspresi seni budaya antikorupsi ini pada 13 Desember 2011 di Gedung Indonesia Menggugat.

Bandung menjadi kota pertama yang dikunjungi dalam tur ini. Setelah itu berturut-turut Kota Cirebon, Brebes, Semarang, Salatiga, Yogyakarta, dan Solo yang akan disambangi.

Acara ini dikemas apik agar pesan yang ingin disampaikan bisa dengan mudah diterima peserta (pelajar). Penyelenggara Tur 7 Kota ini, selain KPK, di antaranya ICW (Indonesia Corruption Watch), UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Transparency International Indonesia (TII), dan organisasi lain.

Tujuan Tur Anti-Korupsi 7 Kota ini adalah menumbuhkan optimisme perjuangan melawan korupsi dan mendorong generasi muda untuk jujur dan mulai melawan korupsi. Kegiatan akan diisi dengan kegiatan diskusi, pemutaran film, brainstorming, visioning, dan music performance.

Wakil Ketua KPK era itu, Bambang Widjojanto, menjelaskan, slogan ini dipakai sebagai nama tur kampanye itu karena banyak orang yang tak berani jujur.

“Tag campaign-ya ‘berani jujur hebat’. Masifitas korupsi kian terjadi disebabkan karena tidak berani jujur,” jelas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat berbincang, Sabtu (24/11/2012).

Bambang menjelaskan, korupsi yang terjadi disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan atau penggunaan kewenangan publik. “Digunakan untuk kepentingan privat berpijak pada tidak adanya kejujuran,” imbuhnya.

Tak hanya menjadi nama tur kampanye anti korupsi, slogan ‘berani jujur hebat’ juga dibuat spanduk yang membentang di gedung KPK lama. Bentangan kain spanduk ‘berani jujur hebat’ ini pertama kali dipasang pada 25 November 2012.

Sebelumnya, penonaktifan 75 pegawai KPK ini sempat mendapat kritikan dari sejumlah pihak, termasuk PKS. KPK pun angkat bicara dan berharap tidak ada pihak yang berspekulasi terlalu jauh terkait upaya ini.

“Kami berharap pihak-pihak tidak berspekulasi terlalu jauh dengan asumsi-asumsi dan opini soal ini terhadap KPK, apalagi sebelum menerima informasi secara utuh,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (12/5).

Dia menjelaskan, Novel dkk bukan dinonaktifkan dari KPK, melainkan diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinan sampai ada keputusan lebih lanjut. Ada 75 pegawai yang diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke pimpinan setelah 75 orang itu dipastikan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku,” kata Ali.

Dia menegaskan belum ada keputusan apa pun soal nasib akhir dari 75 orang yang tak lolos TWK KPK itu. Nantinya keputusan akan diambil berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi (PAN/RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).(Billa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here