JAKARTA, ToeNTAS.com,- Dua pejabat Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta mendapat sanksi pemecatan dan mutasi lantaran terlibat kasus mafia tanah penerbitan sertifikat hak milik (SHM) tanah seluas 7,78 hektare atas nama Abdul Halim di Cakung, Jakarta Timur.
Dilansir dari kompas.tv, Dua pejabat tersebut yakni Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN DKI Jakarta yang diberi sanksi pemberhentian secara tidak hormat alias dipecat dan Kepada Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Timur, diberi sanksi mutasi ke Halmahera Utara, Maluku Utara.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menjelaskan sanksi kepada pejabat ataupun pegawai yang terlibat dalam proses penerbitan SHM Nomor 4931/Cakung Barat atas nama Abdul Halim dan proses peralihannya kepada Harto Khusumo, merupakan pegawai yang paling bertanggung jawab.
“Kantah Jaktim sudah dihukum, dipindahkan dari Jakarta Timur ke Halmahera Utara atau Halmahera Selatan dan itu bentuk hukuman. Bayangkan dari Jakarta timur dipindahkan ke sana, dan beliau sekarang minta pensiun dini,” ujar Sofyan Djalil dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/6/2021).
Selain dua pejabat di jajaran Kanwil BPN DKI Jakarta, Sofyan juga sudah memberikan sanksi kepada 10 pegawai BPN lainnya yang terlibat kasus tersebut.
Ia mengungkap, kasus mafia tanah itu berawal dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 pada 30 September 2019 terkait Pembatalan 38 SHGB a.n. PT Salve Veritate dengan total luas 77.582 m2 di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur.
SK tersebut kemudian dilanjutkan dengan penerbitan pengalihan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4931/Cakung Barat oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 77.800 m2 dari Abdul Halim kepada Harto Khusumo.
Belakangan kuasa hukum PT Salve Veritate dan Benny Simon Tabalujan mengajukan keberatan atas diterbitkannya SK pembatalan SHGB serta pengalihan SHM No. 4931/Cakung Barat tersebut.
Pasalnya, proses sengketa masih berjalan di pengadilan dan belum berkekuatan hukum tetap.
“Kepala kantor wilayah Jakarta membatalkan SHGB tanah di Jakarta Timur dengan melanggar ketentuan administrasi. Perkara masih di pengadan tapi SK HGB sudah dibatalkan, itu kesalahan pertama,” ujar Sofyan.
Sofyan menambahkan, pejabat kantor pertanahan Jakarta Timur juga secara sengaja melakukan maladministrasi dalam peralihan SHM yang dimaksud. Mereka juga tidak menyampaikan informasi masalah sengketa tersebut secara utuh kepada Menteri ATR.
“Basis dasar hukum yang digunakan tidak sebenarnya, dan dikeluarkan sertifikat yang tidak proper. Kemudian akhirnya sekarang Anda mendengar ada petugas ukur BPN yang dipenjara yang menurut kami ini adalah pengadilan sesat karena hal tersebut,” terang Sofyan.
Para petugas BPN yang terlibat pengalihan SHM tersebut juga secara sengaja melakukan hal-hal yang tidak objektif dan jujur. Serta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Dul/Kris)
