KDS Disebut Politis karena Tampilkan Foto Wali-Wawali Kota Depok, PKS Membela

Jam : 08:54 | oleh -193 Dilihat
Foto: Kartu Depok Sejahtera (KDS)
Foto: Kartu Depok Sejahtera (KDS)

Depok, ToeNTAS.com,- Anggota DPRD fraksi PKB-PSI menilai Kartu Depok Sejahtera (KDS) bermuatan politis karena menampilkan foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Depok membela.

Diketahui, KDS memiliki dominasi warna putih dan oranye. Pada bagian depan terdapat gambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.

“Merah juga ada (warna di kartu). Kalau gambar, saya pikir coba deh di-searching, misal di Jember, di Papua itu mereka sudah memberlakukan sejenis kartu sejahtera dengan menampilkan sosok wali kota dan wakilnya, atau bupati dengan wakil bupati. Artinya sudah dilakukan di wilayah lain,” kata Ketua fraksi PKS DPRD Kota Depok, Hafid Nasir usai rapat paripurna, Selasa (10/5/2022).

Hafid mengatakan Pemkot Depok mengadopsi pembuatan kartu itu dari kartu yang ada di luar daerah. Desainnya pun kata Hafid sudah dipersiapkan saat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok berkampanye.

“Dan perlu menjadi catatan juga pada saat Wali, Wakil, terpilih untuk berkampanye mereka kan menggunakan semacam template itu ada logonya. Jadi memang dari awal pun KDS itu sudah bergambar sosok foto Wali Kota dan Wakil,” ujarnya.

Dia berharap penerapan dari KDS bisa dilaksanakan secara optimal. Hafid meminta Pemkot tegas memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran.

“Harapan saya sebagai fraksi agar pemerintah melakukan implementasi KDS secara profesional. Siapapun yang ditemukan melanggar atau tidak bekerja sesuai arahan, maka silakan saja dilakukan sanksi,” tutur Hafid.

Sebelumnya, kritik KDS bermuatan politis itu disampaikan anggota Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi. Dia mengatakan 38 anggota DPRD mengajukan mosi tidak percaya ke Ketua DPRD Depok hingga Wali Kota terkait KDS.

Selain bermuatan politis, Babai menduga pemberian KDS tidak transparan.

“Jenis kartunya itu bermuatan politis, kartunya warna putih, kemudian ada kombinasi warna oranye dan bergambar Wali Kota. Nah, kita bandingkan dengan beberapa daerah yang telah mengeluarkan program sejenis, Jakartalah yang dekat. Tidak ada kartu itu bergambar Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Babai. (det/Farid)