Jakarta, ToeNTAS.com,- Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah sebesar Rp 49,8 juta. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan pelunasan biaya haji bagi calon jemaah kloter tahun ini diberikan waktu selama satu bulan.
“Jangka waktu pelunasan kita targetkan kita minta satu bulan,” kata Ace usai konferensi pers Komisi VIII DPR bersama Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait penetapan biaya haji 2023 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan pelunasan bagi calon jemaah haji tahun ini bisa dilakukan setelah Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (keppres). Keppres itu, sebut Ace, ditargetkan akan keluar dalam pekan ini.
“Iya kalau target Kementerian Agama seharusnya dalam minggu ini keppresnya sudah keluar. Berarti setelah itu, keppresnya keluar, ditandatangani presiden, maka setelah itu bisa langsung di pelunasan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ace menjelaskan angka biaya haji bagi jemaah tahun 2023 yang harus dilunasi sebesar Rp 23,5 juta dari setoran awal mereka sebesar Rp 25 juta. Diketahui, total biaya haji yang dibebankan kepada jemaah tahun ini sebesar Rp 49,8 juta.
Ace menerangkan selisih antara total biaya haji sebesar Rp 49,8 juta dengan angka setoran awal dan pelunasan itu ditambah dengan virtual account para jemaah. Melansir dari laman BPKH, virtual account adalah rekening bayangan jemaah tunggu yang digunakan untuk menampung nilai manfaat dan haji.
“Nah itu kan mereka sudah punya virtual account. Kan tadi disampaikan bahwa sumber dari pembiayaan itu selain setoran ditambah dengan virtual account dan nilai manfaat. Akumulasi itulah yang kemudian setiap jemaah di tahun 2023 itu dia akan membayar sebesar Rp 23,5 juta, karena mereka sudah punya virtual account-nya. Jadi sebetulnya para jemaah pun sudah ada 25 juta dari setoran plus virtual account. Nah ditambah nilai manfaat ya nilainya 23,5 juta,” kata Ace. (d.c/Putra)
