Jakarta, ToeNTAS.com,- Setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi didapuk sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyoroti keberpihakannya pada lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Walhi menyebut komitmen Ganjar masih jauh dari harapan.
Menurut Walhi, hal itu terlihat dari semakin buruknya bencana ekologis seperti banjir di Jawa Tengah dan sikap Ganjar yang lebih mengakomodir kepentingan investasi ketimbang warganya seperti pada kasus di Pegunungan Kendeng dan Desa Wadas.
Akan tetapi bagi politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, apa yang dilakukan Ganjar itu merupakan bentuk ketegasan pemimpin yang harus mendahulukan “kepentingan lebih besar”.
Deputi Eksternal LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Edo Rahman, mengatakan dalam beberapa konflik atau sengketa lingkungan antara warga Jawa Tengah dan korporasi, Gubernur Ganjar Pranowo kerap memposisikan diri sebagai “fasilitator atau penengah”, alih-alih membela kepentingan warganya yang dirugikan akibat dampak proyek tersebut.
Edo memberi contoh konflik lahan di Pegunungan Kendeng pada 2015 silam dan baru-baru ini di Desa Wadas.
“Kalau sebagai penengah, ya artinya bisa jadi [dia] berusaha mengakomodir kepentingan masyarakat dan korporasi. Tapi apakah kemudian itu memberikan jawaban yang betul-betul dibutuhkan masyarakat?” ujar Edo Rahman kepada Wartawan, Minggu (23/04).
“Harusnya kan [dia] lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat selalu ditunjang dengan kondisi lingkungan hidup yang memberikan daya dukung yang baik terhadap kehidupan warga,” sambungnya.
Pada kasus Kendeng, warga menolak penambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang dan Pati.
Mereka menilai pendirian pabrik dan penambangan batu gamping di pegunungan karst itu akan mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan air yang telah dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan sehari-hari mereka.
Karena itulah beberapa ibu-ibu petani Kendeng mendatangi Istana Merdeka di Jakarta dan melakukan aksi menyemen kaki demi meminta dukungan Presiden Jokowi.
Hingga pada 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng yang memerintahkan Gubernur Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia.
Tapi bukannya mematuhi putusan MA, Ganjar justru menerbitkan izin baru.
Yang terbaru adalah penolakan besar-besaran warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, terkait penambangan batuan andesit untuk proyek Bendungan Bener yang mencaplok lahan mereka.
Konflik panas sempat terjadi saat desa didatangi aparat polisi dan menangkap sejumlah orang pada tahun lalu.
Hingga kini, warga Wadas masih berkeras mempertahankan tanah mereka dari operasional penambangan dan menolak mekanisme ‘konsinyasi’ atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan terhadap penolak tambang.
Bencana ekologis tambah parah
Walhi juga mencermati bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan banjir rob yang terjadi di Jawa Tengah.
Kata Edo, banjir di provinsi ini semakin buruk tiap tahun akibat perubahan fungsi kawasan tangkapan air menjadi perumahan dan kawasan industri.
Pada Mei 2022 lalu, polisi setempat menyebut setidaknya 8.000 kepala keluarga terdampak banjir rob yang menerjang pesisir Semarang atau dekat Pelabuhan Tanjung Mas.
Sejumlah peneliti meyakini penurunan muka tanah menjadi faktor yang ikut berperan dalam menyebabkan banjir rob parah di sana.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut Edo, Ganjar tak memiliki rencana yang matang selain mengandalkan tanggul laut Semarang-Demak yang bakal dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Selama dua kali menjabat pemimpin Jawa Tengah pun, sambungnya, politisi PDI Perjuangan itu disebut tidak pernah menelurkan kebijakan progresif yang berpihak pada lingkungan.
“Sejauh ini saya tidak melihat ada kebijakan yang melindungi atau memperbaiki lingkungan. Karena yang dia lakukan justru merevisi kebijakan tata ruang dan diarahkan membuka kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri.”
“Itu kan memperparah daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah.”
“Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan ruang hidup?”
PDIP: Ganjar Pranowo memiliki sikap pemimpin
Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, menampik tudingan Ganjar Pranowo tidak berpihak pada warganya yang sedang berkonflik dengan korporasi.
Menurut dia, keputusan yang diambil Ganjar dalam kasus Kendeng dan Wadas adalah bentuk ketegasan demi “kepentingan yang lebih besar”.
“Yang jelas pemimpin harus ada sikap. Bahwa sikap itu membuat hal blunder bagi beberapa orang, tapi motifnya untuk kepentingan yang lebih besar,” imbuh Aria Bima kepada BBC News Indonesia.
Sebagai kepala daerah, klaimnya, Ganjar harus memajukan wilayah yang dipimpinnya dengan cara menerima kehadiran perusahaan serta proyek besar.
Itu mengapa, Ganjar harus berdiri di tengah-tengah.
“Kalau pabrik semen terkendala, infrastruktur terkendala, semua tidak ada yang bisa jalan. Tidak akan ada proyek di Jawa Tengah.”
“Lagian itu proyek besar, memang proyek perusahaan Ganjar? Itu kan untuk kepentingan publik.”
Bima juga menilai Ganjar cukup demokratis dan berani bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus atau konflik yang terjadi di Jawa Tengah.
Ganjar Pranowo resmi ditunjuk oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri sebagai calon presiden partai berlambang banteng itu dalam Pilpres 2024. Keputusan tersebut diumumumkan saat Rapat DPP PDI Perjuangan yang ke-140 di Istana Batutulis, Bogor.
Presiden Joko Widodo mengatakan Gubernur Jawa Tengah tersebut sebagai sosok yang dekat dengan rakyat dan selalu turun ke bawah.
Dalam acara itu, Ganjar menyampaikan apresiasinya atas keputusan PDIP memilihnya sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Ia menyebutnya sebagai tugas yang tidak mudah dan memohon dukungan dari pihak-pihak.
“Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan sebagai kader partai. Tentu ini tugas yang tidak mudah maka kiranya kawan yang hadir semua baik secara luring maupun daring kami mohon dukungan.”
“Kami mohon kritikan dan saran. Inilah momentum buat kita untuk mengonsolidasikan kekuatan untuk bersatu, one for all, all for one,” ungkap Ganjar.
Mengapa isu lingkungan penting?
Deputi Eksternal LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Edo Rahman, mengatakan presiden Indonesia yang menang Pilpres 2024 harus menyadari bahwa Indonesia dalam kondisi kritis terutama dalam hal lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Dan dampak dari krisis iklim atau lingkungan itu adalah masyarakat.
“Ini harus jadi perhatian pemimpin ke depan. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang lebih kuat mengarah pada penyelamatan lingkungan hidup,” ujar Edo.
Sepanjang 2022, Indonesia disebut telah mengalami 3.544 bencana, sekitar 90% di antaranya bencana hidrometeorologi.
Adapun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tren bencana hidrometeorologi Indonesia telah mengalami peningkatan selama 40 tahun terakhir.
Bank Indonesia menganalisis, kerugian ekonomi akibat cuaca ekstrem mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun.
Karenanya, pemerintah didorong menyusun Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim. Dengan adanya beleid itu akan kian menguatkan komitmen untuk menurunkan emisi gas karbon.
“Untuk menurunkan emisi perlu payung hukum yang lebih mengikat.”
“Ditambah ada satu badan atau lembaga khusus mengurus bagaimana agar isu perubahan iklim jadi acuan pengambilan keputusan di Indonesia.” (bbcind.c/Yusuf)
