Jakarta, ToeNTAS.com,- Berani tidaknya pengungkapan kasus dugaan korupsi disinggung oleh cawapres nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md. Mengakui dugaan korupsi di Indonesia merajalela, Mahfud menyebut dirinya cukup vokal membongkar kasus-kasus korupsi ke publik.
Jelang Pilpres 2024, Mahfud mengatakan bahwa dirinya disentil dan dianggap diam terhadap korupsi yang merajalela. Mahfud menegaskan tidak diam dan sudah bersuara.
“Ada yang bilang begini, sentilan, penegakan hukum dan korupsi di Indonesia merajalela. Lalu ada orang bilang, ‘Lho, Menko Polhukamnya Pak Mahfud, kenapa diam saja?’ Saudara, justru saya tidak diam, makanya saya ngomong,” kata Mahfud saat seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Rabu (29/11).
Mahfud menuturkan banyak yang menutupi kondisi korupsi Indonesia yang merajalela. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut hanya dirinya yang berani bersuara.
“Coba Saudara cari menteri-menteri sebelumnya, apakah ngomong kayak saya, terus terang bahwa di pemerintahan ini banyak korupsinya? Nggak ada, semuanya ditutup-tutupi. Negara ini baik. Malah yang ngomong ditangkap. Cari Menko Polhukam itu sudah ada 16 orang sejak tahun 1973, apa ada Menko Polhukam yang mengatakan di negara kita ini banyak koruptornya? Tidak ada, saya yang berani ngomong itu,” tuturnya.
“Jadi saya bertindak. Lalu saya yang ngomong bahwa ini fenomena di pemerintahan. Dan saya juga yang bertindak,” lanjutnya.
Mahfud kemudian memaparkan sejumlah kasus korupsi yang terbongkar setelah dirinya bersuara, mulai kasus ASABRI hingga transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mahfud menyebut sepanjang sejarah tidak pernah ada Menko Polhukam yang menyelesaikan kasus korupsi selain dirinya. “Saudara, coba dicari di catatan, sejarah ketatapemerintahan, apakah ada seorang Menko Polhukam sejak dulu menyelesaikan kasus korupsi, nggak ada,” ucapnya.
Mahfud menyampaikan penegakan hukum yang jelek di pemerintahan harus disampaikan oleh pemerintah sendiri. Dia menyebut hal itu tidak bisa disembunyikan.
“Ya karena musim kampanye, itu kan penegakan hukum di Indonesia jelek, lalu orang bilang Menko Polhukamnya kan Pak Mahfud, berati Pak Mahfud dong yang nggak bisa. Ya ndak begitu saya ngomong, dan saya umumkan bahwa itu terjadi di pemerintahan kita, dan kalau mau membersihkan ini harus dikatakan oleh pemerintah sendiri nggak bisa disembunyikan,” imbuhnya.
Mengisi seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Mahfud menyebut bukanlah sebagai bentuk kampanye. Mahfud mengaku sejak lama sudah mengisi seminar di lingkungan kampus.
Tonton juga Video: Jawaban Mahfud Saat Ditanya Sulitnya Membangun Gereja di Indonesia
“Saya melakukan seperti ini kan sejak 5 tahun lalu. Ada pemilu atau tidak ada pemilu secara ideologi kebangsaan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, jadi ada bedanya antara kampanye dengan diseminasi ideologi,” kata Mahfud.
Mahfud menuturkan tak ada satupun hal-hal yang dibahas dalam seminar tersebut berbau kampanye. Dia menjelaskan pokok dari seminar kebangsaan tadi yakni menjaga ikatan bangsa.
“Nggak ada, tadi nggak ada satupun, kamu dengar kampanye? Nggak ada. Yang paling pokok dari kuliah ini, satu, menjaga ikatan kebangsaan, karena sekarang ini rawan orang dipecah-pecah dan penegakan hukum pada para pejabat karena kesetiaan kepada negara itu bisa hilang kalau pejabat-pejabatnya tidak mau menegakkan hukum. Pejabat-pejabatnya korup, kan di berbagai negara gitu pejabatnya korup, rakyatnya tidak taat lagi lalu negaranya pecah,” ucapnya.
Mahfud menyampaikan ada hubungan antara hukum dan kekuasaan. Untuk itu, kata Mahfud, perlu ada penegakan hukum.
“Itu hukum besi, hubungan antara hukum dan kekuasaan. Oleh sebab itu jaga ikatan kebangsaan dan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya raya ini agar kita semua bisa maju dan berkecukupan kemudian tegakan hukum dengan baik agar semua berjalan dengan benar,” imbuhnya. (d.c/Kemal)
