JAKARTA, ToeNTAS.com,- Lingkaran kekuasaan di ibu kota tengah diguncang isu sensitif. Seperti dilansir oleh Tempo.co, di tengah proses penyelidikan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pihak Istana secara terbuka melontarkan dugaan adanya upaya makar.
Tuduhan makar tersebut disampaikan pejabat pemerintah di saat proses hukum masih bergulir dan motif para tersangka belum diumumkan secara resmi oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana dilaporkan Tempo.co, kasus ini kian menjadi sorotan publik lantaran praktik penyadapan ilegal itu ditengarai tidak hanya menyasar Presiden dan pejabat tinggi negara, melainkan juga menyasar politikus, pengusaha, jurnalis, hingga aktivis masyarakat sipil.
Pengerahan Pasukan TNI dan Pertanyaan Publik
Di saat yang hampir bersamaan dengan bergulirnya pengusutan kasus tersebut, dinamika keamanan di ibu kota meningkat seiring pengerahan lebih dari 20 ribu prajurit TNI yang diperintahkan bersiaga dan bergerak menuju Jakarta.
Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pergerakan pasukan tersebut sekadar bagian dari kesiapsiagaan dan latihan rutin. Namun, laporan investigasi Tempo.co mengungkapkan adanya dokumen internal—termasuk Surat Telegram Panglima TNI mengenai pergerakan prajurit TNI Angkatan Laut—yang mengindikasikan mobilisasi skala besar.
Penumpukan pasukan ini lantas memicu tanda tanya besar dari kalangan pengamat publik dan ahli hukum mengenai urgensi serta dasar di balik mobilisasi prajurit di tengah proses hukum penyadapan yang kian memanas.
(tmp.c/anang)
