JENEWA, ToeNTAS.com,- Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan menunda proses peninjauan catatan hak asasi manusia Amerika Serikat hingga Januari 2027. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintahan Presiden Donald Trump tidak bersedia mengikuti mekanisme peninjauan internasional yang telah dijadwalkan.
Seperti dilansir Associated Press (AP) pada Selasa (10/11/2026), keputusan penundaan disetujui oleh 47 anggota Dewan HAM PBB tanpa melalui pemungutan suara. Penundaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah Amerika Serikat agar kembali bersedia berpartisipasi dalam proses evaluasi.
Peninjauan tersebut merupakan bagian dari mekanisme Universal Periodic Review (UPR), yaitu proses evaluasi berkala terhadap catatan HAM seluruh 193 negara anggota PBB. Mekanisme ini biasanya dilakukan setiap empat hingga lima tahun.
Pemerintahan Trump sebelumnya menarik diri dari Dewan HAM PBB dan menyampaikan kritik terhadap lembaga tersebut. Washington menilai badan internasional itu memiliki kecenderungan bias terhadap Amerika Serikat dan Israel.
Sementara itu, Uni Eropa menyampaikan bahwa seluruh negara tetap perlu terbuka terhadap evaluasi internasional mengenai pelaksanaan hak asasi manusia. Sejumlah organisasi HAM juga memperingatkan bahwa ketidakhadiran Amerika Serikat dapat memengaruhi kredibilitas mekanisme pengawasan internasional.
Persoalan ini kembali memperlihatkan perbedaan pandangan antara Washington dan sejumlah negara mengenai peran lembaga internasional dalam mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia.
(ap/anang)
