Prabowo Beri Waktu Sepekan kepada Parpol Koalisi Siapkan Nama Pengganti Gibran

Jam : 05:56 | oleh -21 Dilihat
Zulkifli Hasan seusai pertemuan di Istana Bogor
Zulkifli Hasan seusai pertemuan di Istana Bogor

JAKARTA, ToeNTAS.com,- Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai politik koalisi untuk membahas dan menyiapkan usulan nama calon Wakil Presiden yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Arahan tersebut disampaikan setelah Prabowo menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam.

Seperti dilansir Suara.com, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa setiap partai diberikan kesempatan untuk membahas kandidat secara internal sebelum nama-nama tersebut disampaikan kepada Presiden.

Zulkifli menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai calon yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepenuhnya berada di tangan Presiden. PAN sendiri memastikan tidak akan mengajukan kader internal untuk mengisi jabatan tersebut.

Meski demikian, Zulkifli menyampaikan pandangan bahwa calon pengganti Wakil Presiden dapat berasal dari Partai Gerindra. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai pandangan PAN, bukan keputusan resmi mengenai kandidat yang akan dipilih.

Pemberitaan Kumparan dan Tirto juga mengonfirmasi adanya tenggat waktu satu pekan yang diberikan kepada partai-partai untuk membahas nama calon pengganti Gibran.

Sementara itu, Reuters sebelumnya melaporkan bahwa MPR telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan Wakil Presiden baru. Lembaga tersebut juga membentuk tim beranggotakan 36 anggota untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen calon.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan adanya waktu pembahasan internal selama satu pekan, proses penjaringan kandidat kini memasuki tahap konsultasi politik. Nama-nama yang akan diusulkan masih menunggu pembahasan lebih lanjut dan keputusan Presiden.

(suara/kumparan/tirto/reuters/kris)