JAKARTA, ToeNTAS.com,- Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti persoalan administrasi kependudukan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data sistem database pemasyarakatan per 4 November 2026, sebanyak 67.185 tahanan dan warga binaan tercatat belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Seperti diberitakan ANTARA, Pelaksana Tugas Deputi I KSP Heru Kreshna Reza menyampaikan temuan tersebut dalam diskusi mengenai transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (16/11).
Ketiadaan NIK bukan sekadar persoalan administrasi. Kondisi tersebut dapat menghambat pemenuhan hak dasar warga binaan, terutama akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial.
Heru mencontohkan temuan saat KSP melakukan kunjungan ke Lapas Perempuan di Medan, Sumatera Utara. Seorang warga binaan harus menjalani operasi, tetapi biaya pengobatannya tidak dapat ditanggung BPJS karena yang bersangkutan tidak memiliki NIK. Akibatnya, biaya medis tersebut harus dibebankan kepada anggaran lapas yang terbatas.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai persoalan itu berkaitan dengan belum terintegrasinya tata kelola data antarinstansi. Menurutnya, penyelesaian masalah membutuhkan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang menangani administrasi kependudukan maupun pemasyarakatan.
Rieke juga mendorong penguatan regulasi dan integrasi data agar identitas serta hak-hak warga binaan dapat ditangani sejak proses registrasi awal. Persoalan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembenahan lapas tidak hanya menyangkut kapasitas hunian, tetapi juga pemenuhan hak dasar manusia.(antara/mediaindonesia/deb)








