JAKARTA, ToeNTAS.com,- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkembangan tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah rapat paripurna pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Seperti dilansir CNN Indonesia dan Media Indonesia, Puan menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku. DPR juga akan mendengarkan masukan dari berbagai fraksi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Usulan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian setelah munculnya putusan Mahkamah Agung. Sejumlah anggota parlemen menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Meski demikian, Puan menegaskan bahwa setiap penggunaan hak DPR harus mengikuti ketentuan konstitusi dan tata tertib lembaga. Penerimaan laporan tersebut belum berarti proses pemakzulan telah dimulai atau keputusan pemberhentian telah ditetapkan.
Perkembangan ini menambah dinamika politik di parlemen, terutama terkait hubungan antara lembaga legislatif dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
(cnn/mi/anang)
