Polemik Niat Mundur Gibran Berlanjut, PKB Sebut Hak Menyatakan Pendapat DPR Tetap Berjalan

Jam : 15:54 | oleh -25 Dilihat
Prasetyo Hadi memberikan keterangan di Istana Kepresidenan.
Prasetyo Hadi memberikan keterangan di Istana Kepresidenan.

JAKARTA, ToeNTAS.com,- Dinamika politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjadi perhatian publik. Meski sebelumnya Gibran dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto, proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait polemik dokumen pendidikannya disebut tetap berjalan.

Seperti dilansir ANTARA, Rabu (11/11/2026), anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menyampaikan bahwa proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tidak otomatis berhenti hanya karena adanya pernyataan niat pengunduran diri dari Wakil Presiden.

Menurut Indrajaya, pengunduran diri harus ditempuh melalui mekanisme resmi. Sementara itu, proses HMP merupakan kewenangan kelembagaan DPR yang harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

Ia menyebutkan bahwa pernyataan niat mundur belum dapat dianggap sebagai pengunduran diri secara resmi. Karena itu, DPR tetap perlu menjalankan mekanisme yang sedang dibahas sampai terdapat perkembangan formal terkait status jabatan Wakil Presiden.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah masukan, termasuk kesempatan kepada Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.

Di sisi lain, Gibran menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat. Ia juga menyampaikan tidak ingin dinamika yang berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

Perkembangan ini membuat perhatian publik tertuju pada dua hal, yakni tindak lanjut proses konstitusional di DPR dan kepastian mengenai sikap resmi Wakil Presiden. Hingga perkembangan berita ini dihimpun, niat pengunduran diri tersebut belum dapat disamakan dengan pengunduran diri yang telah diselesaikan secara resmi.

(antara/detik/cnn/anang)