Fahd Arafiq Klaim Berikan Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, KPK Masih Dalami Kasus ATR/BPN

Jam : 13:11 | oleh -19 Dilihat
Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). (Foto : JawaPos.com)
Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). (Foto : JawaPos.com)

JAKARTA, ToeNTAS.com,- Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengklaim telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk kepentingan penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Pernyataan tersebut disampaikan Fahd setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam. Ia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan kekeliruan dan menyebut uang tersebut diberikan untuk organisasi NU.

Seperti dilansir CNN Indonesia dan ANTARA, Fahd menyampaikan bahwa dana tersebut merupakan pemberian untuk NU. Ia juga mengaku sebelumnya diminta uang oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara yang sama.

Fahd menyebut permintaan awal yang diterimanya mencapai Rp100 miliar. Ia mengaku sempat menolak sebelum akhirnya memberikan dana yang disebutnya sebagai pinjaman atau dana talangan untuk penyelenggaraan Muktamar NU. Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari Fahd dan masih perlu diuji melalui proses penyidikan.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan pada 14 September 2026 dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Perkembangan perkara ini menjadi perhatian karena turut menyeret nama pengurus partai politik dan memunculkan pertanyaan mengenai aliran dana yang disebut berkaitan dengan penyelenggaraan Muktamar NU. Namun, klaim mengenai pemberian uang Rp70 miliar maupun dugaan permintaan dana harus tetap ditempatkan sebagai keterangan pihak yang bersangkutan sampai diperoleh pembuktian resmi.

KPK masih memiliki kewenangan untuk menelusuri asal-usul, tujuan, serta aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut. Publik diharapkan mengikuti perkembangan penyidikan dan keterangan resmi lembaga antirasuah.

(cnn/antara/okezone/inge)