DPR Gelar Paripurna Bahas RUU Perampasan Aset, Selangkah Lagi Menuju Pengesahan

Jam : 08:55 | oleh -6 Dilihat
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) bersama Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (kedua kiri) menyerahkan pendapat pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro (ketiga kiri) dan Mohammad Rano Alfath (ketiga kanan) dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, untuk bisa disetujui menjadi undang-undang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) bersama Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (kedua kiri) menyerahkan pendapat pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro (ketiga kiri) dan Mohammad Rano Alfath (ketiga kanan) dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, untuk bisa disetujui menjadi undang-undang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz

JAKARTA, ToeNTAS.com,- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026) untuk mengambil keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menjadi tahapan penting setelah pembahasan tingkat I diselesaikan oleh Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).

Seperti dilansir ANTARA, Komisi III DPR telah menyetujui agar RUU tersebut diteruskan ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan akhir. Persetujuan tingkat I diberikan setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan dan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa Panja telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam RUU tersebut adalah pengaturan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk penipuan atau penggelapan melalui sarana teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat. Pembahasan juga mencakup tata kelola aset, pengamanan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset.

Sementara itu, pemberitaan Ketik.com dan Akurat.co menyebut rapat paripurna hari ini dijadwalkan menjadi forum pengambilan keputusan tingkat II. Dengan demikian, status RUU masih harus mengikuti keputusan resmi dalam rapat tersebut sebelum dapat dinyatakan sah menjadi undang-undang.

RUU Perampasan Aset telah lama menjadi perhatian publik karena dinilai penting untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, penerapannya juga perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Masyarakat diharapkan terus mengawasi proses pembahasan dan pengesahan regulasi tersebut, termasuk memastikan pelaksanaannya kelak berjalan transparan dan tidak disalahgunakan.

(antara/ketik/akurat/inge)

(antara/ketik/akurat/anang)