Bupati Bogor Terjerat Rasuah, Lalu Tunjuk Hidung Anak Buah

Jam : 10:12 | oleh -176 Dilihat
Foto: Bupati Bogor Ade Yasin Saat Hendak Menuju Rutan KPK
Foto: Bupati Bogor Ade Yasin Saat Hendak Menuju Rutan KPK

Jakarta, ToeNTAS.com,- Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin kini menyandang status tersangka di KPK. Manuvernya dan oknum di jajarannya diduga terkait pertanggungjawaban keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Jabar) menjebloskan Ade Yasin ke Rutan Polda Metro Jaya.

Ade Yasin, saat hendak meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, sempat bersuara terkait kasus yang menyandungnya. Sang Bupati yang telah berompi oranye itu menyebut kasus ini terjadi karena kesalahan anak buah.

“Ya saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, tapi sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,” kata Ade Yasin saat keluar dari gedung Merah Putih KPK usai diperiksa secara intensif dan dihadirkan dalam konferensi pers, Kamis (28/4/2022).

“Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB inisiatif membawa bencana,” imbuh Ade Yasin.

Pantauan detikcom di Gedung Merah Putih KPK kemarin, Ade Yasin dibawa ke Rutan Polda Metro Jaya sekitar pukul 05.56 WIB. Dalam kesempatan itu, kepada wartawan, Ade menegaskan dirinya tidak terlibat suap terhadap oknum BPK Perwakilan Jabar.

“Tidak (terlibat, nggak ada (yang memerintah),” katanya.

Ade Yasin di-OTT
Selasa, 26 April 2022, tepatnya malam hari, KPK melalukan OTT terhadap Ade Yasin. Sejumlah uang yang disebut-sebut bagian dari suap turut disita KPK.

“Terkait dugaan suap pengurusan temuan laporan keuangan Pemkab Bogor,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada detikJabar, Rabu (27/4) sore.

Ali mengatakan, ada 12 orang yang diamankan oleh KPK dalam OTT tersebut. Selain Ade Yasin dan Perwakilan BPK Jabar, pejabat dan ASN Pemkab Bogor turut ditangkap.

Setelah menjalani pemeriksaan intensif, lalu KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin (AY) sebagai tersangka kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemkab tahun anggaran 2021. Ade Yasin diduga melakukan suap demi meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP).

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan konstruksi perkara kasus suap yang menjerat Ade Yasin. Firli menyebut diduga Ade Yasin melakukan suap demi meraih WTP.

“AY selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018 s/d 2023 berkeinginan agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat,” kata Firli, dalam jumpa pers, Kamis (28/4) dini hari.

Konstruksi Perkara
KPK menyebut Ade Yasin menyuap oknum BPK Perwakilan Jabar hingga Rp 1,9 miliar agar Kabupaten Bogor yang dipimpinnya bisa kembali mendapat predikat WTP.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan tersangka. Berikut ini rinciannya:

Pemberi Suap:
1. Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023
2. Maulana Adam, Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor
3. Ihsan Ayatullah, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor
4. Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor

Penerima Suap:
1. Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis
2. Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor
3. Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa
4. Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa

Firli Bahuri mengatakan BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemkab Bogor. Tim pemeriksa terdiri dari Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah dan Winda Rizmayani.

Kelimanya ditugaskan mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Lalu, sekitar Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara Hendra dengan Ihsan Ayatullah selaku Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, dan Maulana Adam selaku Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Tujuannya, ‘mengkondisikan’ susunan tim audit interim.

Ade Yasin kemudian menerima laporan dari Ihsan soal laporan keuangan Pemkab Bogor yang ternyata jelek, dan akan berakibat opini disclaimer jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat.

“Selanjutnya AY (Ade Yasin) merespons dengan mengatakan ‘diusahakan agar WTP’,” ucap Firli.

Sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan dan Maulana diduga memberikan uang sejumlah sekitar Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada Anthon selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknisdi di salah satu tempat di Bandung. Anthon kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan Ihsan, di mana nantinya obyek audit hanya untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertentu.

“Proses audit dilaksanakan mulai bulan Februari 2022 s/d April 2022, dengan hasil rekomendasi di antaranya bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan, dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini,” ungkap Firli.

Adapun temuan fakta tim audit ada di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakan Sari dengan nilai proyek Rp 94,6 miliar, yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak.

Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh Ade Yasin melalui Ihsan dan Maulana pada tim pemeriksa. Di antaranya, dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta, hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar.

Pasal yang Dikenakan KPK Terhadap Para Tersangka
Sebagai pemberi suap, yakni Ade Yasin, Maulana Adam, Ihsan Ayatullah, dan Rizki Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima suap yakni Anthon, Arko, Hendra, dan Gerri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (det/Edo)