“Penyidik Subdit Harda Ditreskrimum PMJ semalam telah menangkap tersangka PS yang pada saat melakukan tindak pidananya, tersangka menjabat sebagai Ketua Adjudikasi PTSL di salah satu kantor BPN di wilayah kita Jakarta,” kata Petrus Silalahi, kemarin.
Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Hengki Haryadi, korban yang dirugikan pejabat BPN tidak hanya rakyat biasa, tetapi juga pengusaha dan pemerintah. Menurut Hengki, polisi akan menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam menjerat para pejabat BPN.
“Korban korban mafia tanah ini ada perusahaan besar, aset-aset pemerintah pusat maupun rakyat jelata. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa dia adalah korbannya,” ujar saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu (13/7/2022).
Dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Hengki menerangkan, para tersangka diduga menerbitkan sertifikat tanah tanpa prosedur yang benar dan menerima sejumlah uang dari pendana. Menurut Hengki, uang untuk memuluskan pemohon dalam pembuatan sertifikat tanah diduga berjumlah lebih dari Rp 200 juta.
Hengki menduga, aliran dana yang mengalir dalam sindikat mafia tanah ini lebih besar jumlahnya. Ia mencontohkan tersangka MB, tidak hanya ‘bermain’ dengan satu pihak.
“Ada dugaan lebih dari segitu karena bukan hanya satu, ada beberapa lainnya yang bermain dengan MB ini,” ungkap Hengki.
Sedangkan tersangka PS, kata Hengki, disebut sebagai aktor intelektual di kasus mafia tanah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, PS bekerja sama dengan beberapa pendana dalam menerbitkan sertifikat tanpa warkah yang benar.
“PS ini pejabat BPN yang berperan sebagai aktor intelektual dan dia bekerja sama dengan beberapa pendana,” terang Hengki.
