“Kami akan sidik dengan UU Tipikor bagi penyelenggara negara yang terlibat kasus mafia tanah ini,” kata Hengki menegaskan.
Seorang warga Sunter Agung, Jakarta Utara bernama Darcim mengaku senang dengan ditangkapnya pejabat BPN Jakarta Utara dan Jakarta Selatan terkait kasus mafia tanah dan penyalahgunaan program PTSL. Darcim yang juga merupakan korban pungutan liar (pungli) PTSL berharap kasus ini dapat diungkap lebar.
“Ya tentu saja kami sebagi warga Sunter Agung, RW 01 yang juga korban pungli PTSL berharap dengan ditangkapnya oknum pejabat BPN bisa membuka kasus pungli di sini,” harap Darcim saat dihubungi Republika, Rabu.
Apalagi menurut Darcim, korban mafia tanah termasuk pungli PTSL tidak hanya dari kalangan orang berkecukupan. Namun mayoritas yang menjadi korban pungli PTSL yang harus tidak dipungut biaya adalah masyarakat dengan pengahasilan rendah. Karena tidak memiliki uang, mereka ikut serta dalam program PTSL tersebut.
“Jadi semoga dengan ditangkapnya oknum pejabat BPN dapat membuka kotak pandora kasus-kasus sertifikat tanah ini,” kata Darcim.
Hingga Rabu malam, Republika berusaha mengonfirmasi kasus ini kepada pihak BPN Jakarta Selatan maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, namun tidak berhasil mendapatkan tanggapan secara utuh. Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan berjanji akan memberikan keterangan hari ini.
“Besok (hari ini) akan dikeluarkan siaran pers dari kementerian terkait hal ini,” kata Indra, Rabu malam.
Pada hari ini, Kepala BPN Jakarta Selatan, Sigit Santosa, mengatakan, pihaknya dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sangat mendukung penuh pemberantasan mafia tanah khususnya di Jakarta Selatan. Ia meminta masyarakat untuk tetap yakin datang langsung mengurus sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.
“Tetap tenang tetap yakin percaya kami full support bekerja sama dengan kepolisian untuk memberantas dan memerangi mafia tanah seperti instruksi bapak menteri ATR/BPN,” kata Sigit, (rep/inge).
