Jakarta, ToeNTAS.com,- Sudah dua pekan lebih, kebijakan menata kawasan Pasar Tanah Abang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Penataan ini dilakukan seiring banyaknya keluhan dari pedagang Blok G yang posisinya berada di belakang sepi pembeli. Masalah lainnya, banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang membuat kawasan Pasar Tanah Abang kian semrawut.
Kondisi tersebut membuat Pemprov DKI Jakarta coba memikirkan solusi jangka panjang. Salah satunya dengan menerapkan Transit Oriented Development (TOD).
TOD yang dianut Pemprov DKI adalah sistem mengintegrasikan transportasi dan pusat kegiatan jual beli. Diharapkan, ke depan Pasar Tanah Abang terhubung dengan ragam angkutan massal DKI yang tengah dibangun saat ini seperti MRT ataupun LRT.
“Ini kuncinya bagaimana-bagaimana kita menghadirkan integrasi transportasi, maupun kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, Tanah Abang ini punya sejarah panjang dan grand desain kita adalah kita ingin jadi transit oriented development, tapi nyambung sama LRT, sama MRT, sama Transjakarta,” kata Sandiaga pada pertengahan November lalu.
Lebih dari sekadar menata Pasar Tanah Abang, salah satu impian Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem tersebut adalah menjadikan kawasan pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara tersebut seperti Grand Bazaar di Istanbul, Turki.
“Tanah Abang ini kita sudah punya konsepnya dan ciamik kalau secara long time kita tahu kayak Grand Bazaar (Istanbul Turki),” jelas Sandi.
Sebagai langkah awal, Pemprov DKI Jakarta kemudian melakukan penataan pada bagian trotoar yang selama ini dipenuhi PKL. Selain itu, Pemprov DKI juga menyediakan jalur khusus bus pengumpan di sekitaran kawasan Tanah Abang yang diberi nama Bus Tanah Abang explorer.
Bus tersebut bisa dinikmati warga yang akan atau dari Tanah Abang secara gratis mulai pukul 08.00-18.00 Wib. Bagi pembeli yang ingin berpindah blok, kini bisa menaiki bus tersebut karena akan melintasi sejumlah halte seperti Halte Stasiun Tanah Abang, Halte Blok G, halte Blok C, Halte Auri Tanah Abang, Halte Blok E, dan Halte Fly Over.
Bus ini juga diklaim memudahkan masyarakat yang ingin berpindah angkutan ke angkutan kota, bajaj, ojek online, maupun ojek pangkalan.
Namun langkah awal tersebut tak berjalan terlalu mulus. Sebabnya, dampak dari dua tahapan tersebut harus mengorbankan penutupan badan jalan Jati Baru, Tanah Abang.
Dua ruas jalan ditutup. Satu jalur untuk lapak PKL yang ditata menggunakan tenda. Sedangkan jalur satunya digunakan khusus sebagai lintas bus Tanah Abang explorer.
Rupanya, kebijakan tersebut menuai ragam kritikan. Pedagang Pasar Blok G Tanah Abang yang selama ini mengaku sepi pembeli semakin menjerit karena omzet mereka semakin berkurang.
PKL yang berada di tenda Jl Jati Baru telah membuat mereka kehilangan pembeli. Padahal, mayoritas mereka yang mendapatkan hak berdagang di badan jalan bukanlah PKL yang biasa ada di trotoar sekitar Jalan Jati Baru, yang selama ini dianggap mengganggu pejalan kaki.
“Itu mereka bukan PKL. Mereka itu yang punya kios di sana. Mendingan dulu dikejar-kejar Satpol PP tengahnya bebas. Enggak ditutup. Kalau sekarang ditutup ya sepi yang jualan pecel. Untungnya enggak seberapa. Kalau gitu kan pak Anies enggak ini pedagang miskin. Kok Pak Anies udah bagus-bagus kok kayak gini,” keluh pedagang.
Selain soal hak mendapatkan kios, hal yang paling disorot dalam penataan Tanah Abang adalah penutupan Jalan Jati Baru demi lapak PKL. Mulai dari warga Pasar Tanah Abang, pemerhati transportasi publik, Polda Metro Jaya, hingga teranyar Menteri Perhubungan, memberikan kritik. Mereka tidak sepakat dengan penutupan jalan tersebut. Apalagi, untuk dijadikan lapak dagang PKL. Kebijakan itu diminta dikaji ulang.
“Memang sebaiknya pedagang kaki lima tidak ada di jalan tapi harus berada di lahan yang benar,” kata Menhub Budi di Semarang, seperti dilansir Antara, Minggu (31/17).
Ragam kritik tersebut coba ditanggapi Pemprov DKI dengan kepala dingin. Mereka berdalih semua yang diterapkan dalam rangka menata kawasan Tanah Abang akan terus dievaluasi.
“Kalau koordinasi kita semua dan kota akan terus tingkatkan koordinasi, kebetulan pak Menhub kita tentunya membuka kesempatan untuk masukan-masukan itu tanggapi dan kaji karena ini bukan kebijakan yang permanen tapi sementara,” kata Sandiaga pada 2 Januari 2018 kemarin.
Sandi berdalih, apa yang dilakukan Pemprov DKI semata-mata ingin fokus memberantas kemiskinan dan ketimpangan di DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi.
“Kebijakan itu memastikan bahwa tidak ada pengangguran tambahan tidak ada angka kemiskinan tambahan jangan sampai ketimpangan kita semakin melebar,” Sandi berdalih.
Mengamati ramainya pro dan kontra atas langkah awal Pemprov DKI menata Pasar Tanah Abang, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memberikan pandangannya. Dia memahami sebenarnya yang dilakukan Pemprov DKI saat ini adalah untuk penataan konektivitas transportasi. Hal itu dia dapat setelah berdiskusi dengan Dinas Perhubungan.
Tujuannya, agar tidak ada angkutan umum, seperti angkot dan mikrolet ngetem di depan pintu Stasiun Tanah Abang.
“Itu kebijakan adalah penataan konektivitas transportasi di kawasan Tanah Abang bukan ngurusin PKL, itu cuman dampaknya. Karena setiap tahunnya penumpang KRL terus bertambah, jadi keluar stasiun padat sekali. Makanya sekarang diberesin supaya penumpang hilir mudik nyaman,” katanya kepada merdeka.com, Selasa (2/1).
Agar penataan terlihat hasilnya, dilakukan bersamaan dengan merelokasi PKL di Jalan Jatibaru, memasukkan ojek pangkalan dan online ke tempat parkir dan menyediakan Transjakarta explorer sebagai pengganti mikrolet dan angkot.
“Makanya sekarang diberesin dipinggirkan. PKL direlokasi ke Jalan Jatibaru, terus dikasih Transjakarta explorer. Jadi sekarang bersih, nah nantinya kan akan dibangun Blok G, skybridge, sama komersial place di Stasiun Tanah Abang. PKL akan digeser ke sana nanti,” jelasnya.
Menurutnya, ribut-ribut yang terjadi karena buruknya pola komunikasi Pemprov DKI Jakarta menyampaikan informasi penataan Pasar Tanah Abang yang kini tengah dilakukan karena tujuan utamanya bukan sekadar menata PKL.
“Ini harusnya Wali Kota Jakarta Pusat ngomong, jelasin,” tegasnya.
Agar polemik ini tak terus berkepanjangan, Agus mengusulkan Anies membuat aturan sementara agar langkahnya menata kawasan Pasar Tanah Abang tidak melanggar aturan.
“Gubernur harus buat keputusan penggunaan lahan di seberang stasiun, supaya tidak melanggar UU 22 tahun 2009 Pasal 28,” terang Agus.
Selain itu, Agus meminta masyarakat yang terlalu gegabah mengambil kesimpulan. Dia yakin yang dilakukan demi kenyamanan warga DKI itu sendiri
“Ini urusan untuk kenyamanan publik bukan masalah politik,” sambung Agus. (mer.c/Kris/Dul)
