JAKARTA, ToeNTAS.com,- Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengakui pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Joko Widodo mendapatkan perhatian maksimal bila dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
“Memang dia all out terhadap infrastruktur. Kita harus (beri) kredit kepada pemerintah,” kata Rizal dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Jumat (11/5/2018).
Menurut dia, maksimalnya perhatian Presiden lantaran banyak infrastruktur yang semestinya telah beroperasi sejak beberapa tahun lalu, namun tak kunjung dibangun. Terutama, infrastruktur di luar Pulau Jawa. “Karena pembangunan infrastruktur kebanyakan di Jawa, di daerah-daerah nyaris sedikit, sehingga perbedaan Jawa dan luar Jawa itu jauh sekali. Apalagi di Indonesia timur,” sebut Rizal.
Tak heran pula bila dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus menambah anggaran percepatan pembangunan infrastruktur. Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya, anggaran yang dialokasikan naik dari Rp 103,1 triliun pada 2017 menjadi Rp 106,3 triliun untuk tahun ini.
Rizal tak menampik manfaat pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia timur bisa langsung dirasakan masyarakat dalam waktu singkat. Beberapa wilayah membutuhkan jangka waktu menengah bahkan panjang, untuk merasakan langsung dampak dari pembangunan tersebut. “Tapi itu pilihan, dan pilihan itu diperlukan untuk mengurangi kesenjangan di Indonesia,” kata dia.
Berbeda dengan Rizal, Ketua Komisi V DPR dari Partai Gerindra Fary Menurut Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis justru menganggap pembangunan infrastruktur hanya menjadi ajang pencitraan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi kontestasi politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Kita lihat semua target-target berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, itu ujungnya kalau tidak harus diselesaikan 2018, 2019,” kata Fary.
Pencitraan tersebut, lanjut Fary, terlihat dari banyaknya pemberitaan tentang pembangunan infrastruktur yang muncul di media massa, baik cetak maupun elektronik.
Padahal, bila dilihat dari anggaran yang dialokasikan, sebenarnya tidak terlalu besar. Gerbang Tol Madiun di Tol Ngawi-Kertosono(Kementerian PUPR) Ia menjelaskan, pada 2015 lalu, anggaran pembangunan yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 114,8 triliun, sementara yang disetujui Rp 110,8 triliun.
Kemudian pada 2016, anggaran yang disetujui senilai Rp 98,1 triliun dari usulan Rp 169,4 triliun. Sementara pada 2017 anggaran yang diberikan di bawah 50 persen dari usulan Rp 209 triliun, yakni hanya Rp 103,1 triliun yang disetujui.
Terakhir pada tahun ini, dari kebutuhan Rp 221,3 triliun, anggaran yang disetujui untuk Kementerian PUPR hanya Rp 106,2 triliun. (kom.c/za/dul)
