Jakarta, ToeNTAS.com,- Forum Betawi Rempug (FBR) Kota Bekasi menjadi sorotan publik usai aksi demo menuntut pengelolaan parkir sejumlah minimarket di Kota Bekasi, pekan lalu.
Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, FBR bersama sejumlah ormas gabungan menuntut pengelolaan parkir di sejumlah minimarket di Kota Bekasi. Total ada lebih dari 600 minimarket tersebar di daerah penyangga ibu kota tersebut.
Ketua FBR Kota Bekasi, Noval Said mengatakan, aksi unjuk rasa pada 23 Oktober 2019 itu berawal dari penolakan salah satu pengelola minimarket di Bekasi dengan kehadiran juru parkir dari pihak ormas. Noval mengatakan, pihaknya merasa terusir oleh pengusaha tersebut, yang dituding memiliki beking aparat mulai dari polisi hingga TNI.
“Kami sebagai putra daerah merasa tersinggung. Padahal juru parkir yang kami tempatkan punya payung hukum. Kita sudah berkoordinasi dengan Bapenda, melalui UPTD kecamatan Rawalumbu. Kami pun bagikan hasil pengelolaan parkir,” kata Noval saat dihubungi Wartawan, Senin (4/11).
Seperti diketahui, ratusan anggota ormas di Bekasi turun ke jalan atas peristiwa tersebut. Mereka berunjuk rasa di sepanjang Jalan Siliwangi, Kelurahan Bojongrawalumbu. Mereka membentangkan spanduk di areal depan SPBU 34-17145, tempat yang berdampingan dengan lokasi mereka terusir dari minimarket.
Dalam aspirasinya, pengunjuk rasa menuduh pihak penegak hukum memihak oknum pengusaha yang dinilai menyalahi aturan.
“Kami tak ingin menuntut macam-macam. Hanya ingin diberdayakan sebagai putra daerah. Pengelolaan parkir, dari pendapatan yang kami terima juga kami berikan ke pemda. Kami tahu PAD Kota Bekasi yang sedang bangkrut,” kata Noval menegaskan.
Namun demikian, Noval membantah pihaknya menuntut seluruh parkir minimarket di Bekasi yang jumlahnya ratusan untuk dikelola ormas. Seperti diketahui, dari video tersebut diketahui tuntutan meluas agar pengelolaan parkir diberikan kepada seluruh ormas di Bekasi.
“Tidak, itu hanya tuntutan yang berkembang di lapangan [saat demo]. Kita tidak membawa agenda itu,” tegas Noval.
Pemerintah Kota Bekasi belum merespons polemik campur tangan ormas di isu pengelolaan parkir tersebut. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda masih menolak berkomentar setelah beberapa kali dihubungi.
“Saya masih rapat. Nanti, nanti,” kata Aan saat dihubungi.
