Jakarta, ToeNTAS.com,- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu mengenai revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan lebih baik pegawai KPK ditambah menjadi 20.000 orang.
“Undang-undang yang ada sekarang cukup sudah itu, cuma memang pegawainya tambahin sampai 20.000 orang biar keren,” kata Saut kepada wartawan, Rabu (23/8/2017).
Saut menilai Undang-undang KPK tidak usah direvisi, justru ia berharap DPR merevisi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasannya, pemberantasan korupsi semakin gencar dan bisa melaksanakan instrumen anti korupsi dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
“Apalagi instrument PBB anti korupsi kan belum kita implementasi ke dalam UU Tipikor kita misalnya (influence in trading, private sector dan ellicyt enrichtment). Jadi kita perbaiki UU Tipikor kita saja, UU KPK nya belakangan saja,” kata Saut.
Sebelumnnya, pansus angket KPK di DPR memberikan rekomendasi sementara untuk revisi Undang-undang KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat dengan hal tersebut, bahkan dia mendorong pemerintah untuk keluarkan Peppu agar mempercepat prosesnya.
Fahri mengatakan soal revisi undang-undang harus ada kerjasama antara presiden dengan DPR. Ia mendorong pemerintah untuk membuat Perppu agar mempercepat proses revisi tersebut.
“Oh kan harus berdua. Jangan lupa ya, legislasi itu tugas berdua antara presiden dan DPR. Tidak akan terjadi undang-undang kalau salah satu dari keduanya tidak menyetujui. Presiden bisa membuat perppu lebih cepat. Kalau saya jadi presiden saya bikin perppu, ini darurat kok, korupsinya katanya darurat,” jelas Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8). (det.c/far)
