Jakarta, ToeNTAS.com,- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membanggakan Pemprov DKI yang masuk zona tertinggi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 atau Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK. Dia mengatakan DKI Jakarta meraih skor sebesar 92,59.
Hal tersebut disampaikan Heru Budi saat menghadiri acara penandatanganan pakta integritas RAPBD 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Jumat (4/7/2023). Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
“Saya juga mengapresiasi capaian program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2022 dengan perolehan skor 92,59. Prestasi ini menempatkan kita dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan program pencegahan korupsi untuk seluruh area intervensi,” kata Heru Budi dalam sambutannya, Jumat (4/8/2023).
Heru menekankan capaian ini bukan tujuan akhir dari program pencegahan korupsi di Jakarta. Heru menjamin pihaknya terus berupaya agar tata kelola Pemprov DKI akuntabel.
“Pencapaian tersebut bukan merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan program pencegahan korupsi di DKI Jakarta, tetapi terpenting adalah tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan masyarakat DKI Jakarta dapat terlayani secara optimal,” ujarnya.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu juga mengucapkan terima kasih kepada para legislator DKI yang terus menjalani fungsi pengawasan, mengikuti proses budgeting serta mendorong transparansi pengelolaan keuangan. “Hal ini dapat kita perkuat dan kita pertahankan pada masa yang akan datang,” ucapnya.
Heru juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan KPK yang terus mengawal program-program pemerintah. Dia mengatakan Pemprov DKI bakal terus kooperatif dan responsif terhadap rekomendasi KPK.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan KPK RI yang telah mengawal pelaksanaan program-program pembangunan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program pencegahan antikorupsi,” jelasnya.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan upaya kooperatif, responsif sekaligus menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari KPK,” sambungnya. (d.c/Yunita)
