Solo, ToeNTAS.com – Sudah semestinya jika pemerintah dan legislatife (DPR ) merawat dan memberikan perhatian serius terhadap peradapan nilai-nilai kebudayaan, peninggalan leluhur yang begitu adi luhung, karena ini sebagai bagian dari merawat kerukunan dalam berbangsa atau kebangsaan. “Terutama di bidang anggaran, dalam rangka membangun peradaban melalui nilai-nilai kebudayaan tersebut” ujar KPH DR Eddy Wirabumi, SH, MM, Ketua umum Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Senin (6/7) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta
Ungkapan tegas Kanjeng Wira itu diuraikan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X DPR RI, yang selanjutnya dikatakan, oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan para wakil rakyat di parlemen dalam membangun peradaban melalui tradisi dan kebudayaan. “Bapak ibu anggota dewan bisa mendorong kememterian terkait, untuk dapat menurunkan anggaran perawatan nilai-nilai kebudayaan yang bukan hanya sekedar seni, tetapi bagian totalitas tata kehidupan” lanjutnya.
Secara lugas, menantu Paku Buwowo XII, Karaton Kasunanan Surakarta ini memaparkan, jalinan Lebih jauh, komunikasi, koordinasi dan konsulidasi antara pemerintah, DPR dan para keturunan kerajaanan, pure, maupun kasultanan yang terwadahi dalam MAKN bisa di bangun dengan baik. “Para Trah kerajaan ini yang mampu menjaga nilai-nilai kebudayaan dan kebangsaan untuk menepis masuknya nilai-nilai lain yang dapat merusak budaya dan ideologi kebangsaan” paparnya
Hal ini dengan tujuan, agar jangan sampai nilai-nilai yang sudah ada itu runtuh, selanjutnya malah kemasukkan nilai-nilai lain.Kalau sampai itu terjadi, tentu saja akan membuat tidak adanya keseimbangan bangsa. Isu-isu pendidikan juga jadi kepedulian MAKN, dimana berharap bangsa ini kuat dan berdaulat. “MAKN secara konkrit menyerahkan naskah akademik sebagai masukan dalam kerangka perspektif untuk revisi UU Sisdiknas” tambahnya
Suami GKR Wandansari ini secara lugas, tegas dan jelas menjelaskan, bahwa MAKN terdiri dari 53 kerajaaan. Dimana salah satu tugas utamanya, yakni menjaga keutuhan bangsa dari Kerajaan. Juga dipaparkan tentang subtansial akan hal pentingnya kebersamaan negara dengan kerajaan-kerajaan yang secara bersatu sebagai pendiri NKRI. Untuk itu keraton sebagai cagar budaya harus dilestarikan, serta adat dan budayanya. “Bagaimana kalau sebagai cagar budaya yang telah ditetapkan pemerintah secara sah, tapi tidak terjaga kelestariannya” katanya
Pastinya sebagai ahli waris akan berusaha mempertahankan, kendati dengan caranya sendiri. Karena belakangan ini seolah tidak ada lagi yang diandalkan dan bertanggungjawab menaunginya. “Kemana pemerintah dan egara berada ?demikian disampaikan secara detail oleh salah satu Dewan Kerajaan Paduka Yang Mulia Dicky Padmanegara dari Kesultanan Paku Negara Sanggau Kalbar. Jadi, secara teknis administrasi, MAKN tempat berkumpulnya para trah kerajaan yg masih memiliki keutuhan silsilah turun temurun,istana atau keraton, (her)