Merekap Jejak Kengerian Amuk Corona di Jateng dalam Sepekan

0
85
Ganjar saat menemukan pasien Corona sempat terlantar di RSUD Jepara, 15/6).
Ganjar saat menemukan pasien Corona sempat terlantar di RSUD Jepara, 15/6).
Advertisement

Semarang, ToeNTAS.com,- Lonjakan kasus COVID-19 terjadi di Jawa Tengah dua pekan ini. Dilansir dari detik.com, Bed occupancy rate (BOR) atau keterisian tempat tidur untuk penanganan pasien COVID-19 meningkat pesat bahkan harus antre. Kepala daerah pun harus putar otak menyelamatkan warganya, berikut kondisi yang dirangkum wartawan dalam sepekan:

1. BOR di zona merah Jateng capai 90 persen

BOR di Jawa Tengah meningkat terutama di daerah zona merah. Daerah-daerah penyokong di sekitarnya pun ikut penuh karena membantu penanganan pasien dari zona merah. Peningkatan terjadi di RS yang berada di 8 zona merah.

“Secara keseluruhan di Jawa Tengah (tingkat keterisaan tempat tidur pasien Corona di rumah sakit rujukan) saat ini sekitar 70-an persen. Ada 8 yang tinggi, dari Sragen, Karanganyar, Brebes, Kabupaten Tegal, Kudus, Demak, Jepara, kemudian Rembang itu yang tinggi keterisiannya, itu sekitar 90 persen,” ungkap Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Pemprov Jateng, Atin Suhesti, kepada wartawan di sela mengunjungi RSU Islam Boyolali, Jumat (18/6).

“Tapi yang namanya BOR akan bergerak terus, jadi tidak sama,” imbuhnya.

Rumah sakit darurat COVID-19 disiapkan Pemprov Jateng untuk penanganan pasien Corona. Atin menyebut di Boyolali ada RSU Islam Boyolali yang posisinya saat ini masi menunggu izin operasi. Sedangkan PJ Sekda Jateng, Prasetyo Aribowo sebelumnya menyebut RSJD Amino Gondohutomo Semarang dan salah satu RS di Jepara juga akan jadi RS khusus.

“Karena RSI ini juga baru dan diharapkan bisa segera membantu untuk penambahan tempat tidur yang ada di Kabupaten Boyolali. Sesegera mungkin (operasional),” ujar Atin.

Di Kabupaten Rembang yang berada di dekat Kudus, hanya ada dua rumah sakit yang menerima pasien COVID-19. Yakni RSUD dr R Soetrasno dan rumah sakit swasta Bhina Bhakti Husada. Keduanya kehabisan tempat tidur untuk ruang isolasi pada Sabtu (19/6).

Kepala Seksi Informasi RSUD dr R Soetrasno, Tabah Tohamik, menyebut RS milik pemerintah tersebut memiliki kapasitas 181 tempat tidur ruang isolasi COVID-19.

“Kapasitas 181, tadi pagi full. Akibatnya ada pasien yang memang harus mengantre. Kemudian alhamdulillah, sore ada pasien yang sudah selesai perawatan pulang, langsung dipakai kamar tersebut,” kata Tabah saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Sabtu (19/6/2021).

Sementara itu antrean pasien tidak hanya terjadi di zona merah, di Kota Semarang, angka kasus COVID-19 meningkat karena ikut merawat pasien dari daerah zona merah di sekitarnya.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi membenarkan rumah dinasnya yang dijadikan sentra isolasi sempat harus mengantre, begitu pula RS KRMT Wongsonegoro milik Pemkot Semarang yang IGD-nya harus antre. Hendi menyebut BOR di Semarang 82 persen dan ICU sudah ada yang 100 persen.

“Itu fluktuatif. Jadi ada salah satu kerabat saya mau isolasi di sana. Saya telepon Pak Hakam (Kadinkes Semarang). Ini kok tadi malam kerabat saya mau masuk penuh, benar. Tapi paginya ada yang keluar 80 orang,” kata pria yang akrab disapa Hendi itu hari Selasa (15/6) lalu.

Upaya penambahan bed terus dilakukan mulai dari menggunakan RS yang masih menunggu keluar izin, gedung kampus, hingga gereja besar yang diperkenankan untuk dijadikan sentra isolasi.

2. Desa, Pabrik, Kampus, sampai Kantor atur jam masuk hingga lockdown

Sebanyak 652 orang karyawan PT Dua Kelinci, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, positif virus Corona atau COVID-19. Saat ini, 89 di antaranya dinyatakan sembuh. Bupati Pati Haryanto pun meminta jam kerja yang awalnya dibagi 3 shift dengan masing-masing 35 persen karyawan per shift. Haryanto mengusulkan jam kerja dibagi 4 shift maksimal 30 persen karyawan per shift.

Sejumlah desa dan RT di Jawa Tengah sempat lockdown karena warganya terpapar. Salah satunya yang terbaru yaitu di Desa Manduraga di Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah yang menerapkan lockdown mulai Rabu (16/6) malam. Hal itu dilakukan setelah 20 orang warganya dinyatakan positif virus Corona atau COVID-19.

“Desa kami ini desa perlintasan, perbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas. Setelah kita ketahui warga kami banyak yang terpapar COVID-19 ditambah satu orang positif (Corona) meninggal dunia maka kami putuskan untuk menetapkan lockdown,” kata Kepala Desa Manduraga, Hardizon, saat ditemui detikcom di kantornya, Kamis (17/6).

Kemudian Sebanyak tiga dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Akibatnya, kampus UNS harus ditutup selama sepekan mulai hari ini.

“UNS berduka, setidak-tidaknya dua hari kemarin dan hari ini kehilangan dosen-dosen kami, sahabat-sahabat kami, orang terbaik kami yang ada di UNS,” kata Jamal dalam sambutannya, Kamis (17/6).

Perkantoran milik pemerintah juga tidak luput. Di Pengadilan Negeri Semarang ada 16 orang mulai dari hakim hingga staf terpapar Corona. Maka Work From Home diberlakukan dan persidangan hanya untuk yang mendesak saja.

“16 OTG (orang tanpa gejala). Hakim, panitera pengganti dan staf,” kata Humas PN Semarang, Eko Budi Supriyanto, saat dimintai konfirmasi wartawan lewat pesan singkat, Kamis (17/6/2021).

Kantor DPRD Jawa Tengah tegas menetapkan Lockdown setelah ada 11 orang terpapar COVID. Pihak dewan juga membenarkan selain itu ada Ketua DPRD Jateng dan dua anggotanya yang positif Corona.

“11 Orang PNS Sekwan (Sekretaris Dewan) COVID. Untuk mencegah penyebaran (dilakukan lockdown). Ruangan disemprot disinfektan,” kata Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman lewat pesan singkat, Jumat (18/6/2021).

3. Kepala Daerah di Jateng Cari Cara Tangani COVID-19

Kepala daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati Wali Kota di Jateng mengeluarkan jurus-jurusnya menghadapi meningkatnya kasus COVID-19.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengajak masyarakat semakin waspada dengan lonjakan kasus di berbagai daerah. Dia kembali melakukan pengetatan di wilayah Solo, salah satunya memberlakukan wajib swab bagi pendatang.

“Dari zona merah wajib swab. Ada yang mau hajatan, perjalanan dinas ditunda dulu, mohon maaf, (penularan Corona di) Wonogiri, Sragen itu kan karena hajatan di Kudus. Makanya tolong dikurangi dulu lah kegiatan-kegiatan semacam itu. Kita ini kan sudah cukup baik, terkendali, vaksinasi cepat. Event-event kita tahan juga,” kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (16/6).

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi selain menyiapkan ruang isolasi, ia juga memperbarui surat edaran untuk pengetatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Tiga taman kota juga ditutup salah satunya Lapangan Pancasila Simpang Lima. Selanjutnya ada juga penutupan 8 ruas Jalan hingga tanggal 2 Juli 2021.

“Perlu langkah yang lebih tajam lagi ingatkan masyarakat untuk memutus persebaran COVID nanti. Kita tutup delapan ruas jalan yang kita pilih kecamatan yang dalam statistik Dinkes warganya banyak yang kena,” kata Hendrar kepada wartawan di Balai Kota Semarang, Jumat (18/6/2021).

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kudus mengambil kebijakan tetap di rumah saja selama sepekan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19 varian Corona B1617.2 atau delta yang berasal dari India. Imbauan di rumah saja terhitung sejak Senin (14/6) sampai dengan Minggu (20/6).

“Iya sudah ada surat edarannya. Sudah lewat media sosial sudah diperintahkan untuk disosialisasikan,” jelas Plh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Mas’ut kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Minggu (13/6).

Pemkab Jepara juga melakukan hal serupa dengan gerakan dua hari di rumah saja setiap Sabtu dan Minggu hingga 28 Juni 2021. Namun kegiatan ekonomi tidak ditutup, hanya saja diharapkan dikurangi jam operasionalnya.

4. Ganjar keluarkan surat edaran perketat PPKM

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut pihaknya belum perlu pemberlakuan status siaga meski 8 daerah sudah masuk zona merah.

“Tidak perlu status siaga, wong sudah ada aturan PPKM-nya kok. Tinggal kalau sudah terjadi penyebaran COVID-19 masyarakatnya tinggal lockdown mikro, lockdown mikro,” ujar Ganjar Pranowo pada wartawan usai mengecek isolasi mandiri di zona merah Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Klaten, Rabu (16/6).

Ia mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor 443.5/0008989 tertanggal 15 Juni 2021 dengan judul Perpanjangan PPKM Berbasiskan Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Tengah.

Banyak hal diatur dalam surat tersebut mulai dari pengetatan PPKM dan lockdown mikro hingga tingkat RT. Kemudian tempat hiburan seperti bioskop, karaoke, tempat billiard, dan sejenisnya diminta tutup.

Kemudian mal maksimal buka sampai pukul 21.00 WIB sedangkan pasar sampai pukul 14.00 WIB dengan menetapkan seminggu sekali ada hari libur untuk penyemprotan disinfektan. Tamu hotel juga harus disertai keterangan negatif COVID. Event di hotel ditiadakan, ijab kabul pernikahan hanya boleh dihadiri 10 orang dengan maksimal acara selama 2 jam.

Kemudian apabila dalam wilayah aglomerasi ada kabupaten/kota masuk kategori zonasi risiko tinggi (merah), maka destinasi wisata alam, buatan, budaya dan religi pada kabupaten/kota yang berbatasan dengan zona merah tersebut ditutup sampai dengan adanya perbaikan status pada risiko epidemiologi di wilayah masing-masing.

Cukup banyak hal yang kembali diatur dalam SE itu. Termasuk ada juga soal pertimbabgab kembali sekolah tatap muka dan kegiatan agama. Gubernur meminta bersama-sama tokoh agama, tokoh masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga/ormas keagamaan lainnya, agar mempertimbangkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan melihat kondisi epidemiologi.

5. Alasan Ganjar tidak terapkan Lockdown se-Jateng

Dalam SE Ganjar disebutkan soal lockdown mikro di tingkat RT namun untuk lockdown atau karantina Jateng banyak hal yang diperhitungkan.

“Kebijakan yang kita terapkan pada saat menangani COVID di Jateng, isu strategis kemiskinan dan pengangguran dan ada ketidakpastian konflik dan keamanan. Ini kita bicara tidak hanya mitigasi konflik dan ekonomi tapi relasi sosial tapi pertahanan, keamanan yang jadi itung-itungan saya,” kata Ganjar dalam Webinar Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi COVID-19, Kamis (17/6/2021).

Ganjar mengungkapkan sudah sempat menghitung jika lockdown diterapkan di Jateng. Namun ada hal yang membuatnya tidak efisien salah satunya soal kenyamanan tempat tinggal untuk ‘stay at home’ selama lockdown.

“Ketika dengan tim kecil menghitung kalau saya lockdown kira-kira apa yang terjadi? Ternyata kalau kita lockdown ternyata kita punya problem pengamanan. Terus ketika kita stay at home, home kita ini tidak terlalu nyaman untuk mereka bisa stay. Kalau kita stay at home rasa-rasanya kita agak sulit mereka merasa at home, karena rumahnya dekat ke mana-mana, ke dapur dekat, ke tempat makan dekat, ke tempat tidur dekat alias hanya satu kontrakan saja. Ini yang tidak mudah untuk menerapkan kebijakan lockdown,” urai Ganjar Pranowo. (Riski)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here