ToeNTAS.com,- Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yaqut Cholil Quomas menilai gelaran Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi virus corona (covid-19) lebih banyak menguntungkan calon kepala daerah petahana ketimbang para penantangnya.
Dilansir cnnindonesia.com, “Lalu ada kekhawatiran lainnya kualitas demokrasi yang memburuk karena banyak hal terjadi di lapangan, seperti situasi pandemi ini lebih menguntungkanincumbent daripada calon penantang,” kata Yaqut dalam webinar yang digelar oleh Iluni UI secara virtual, Jumat (23/10).
Yaqut mengaku khawatir calon pasangan petahana yang kembali maju di Pilkada menyalahgunakan program bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona.
Ia menyebut kemungkinan politisasi program bansos oleh petahana sebagai sarana ‘promosi’ diri kepada masyarakat di daerahnya.
Ketua GP Anshor ini memandang fenomena politisasi bansos dalam Pilkada justru makin memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia saat ini.
“Mereka [calon petahana] punya banyak akses skema-skema bantuan bagi masyarakat yang terdampak covid, sehingga ujungnya kualitas demokrasi memburuk. Incumbent diuntungkan,” kata Yaqut.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin sebelumnya menyatakan modus penyelewengan bansos sangat bervariasi. Ada calon yang mengklaim bansos corona sebagai pemberian kepala daerah atau partai politik tertentu. Padahal, bansos diberikan pemerintah melalui mekanisme APBN/APBD.
Afif menyatakan ada pula paslon yang mencantumkan foto kepala daerah hingga pencantuman simbol partai politik dalam bansos.
Di sisi lain, Yaqut juga meyakini partisipasi publik dalam Pilkada serentak 2020 akan menurun karena digelar pada masa pandemi. Ia menilai pemilih enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena khawatir tertular virus corona.
“Partisipasi pasti akan turun. Apapun usahanya. Saya meyakini partisipasi akan turun. Orang akan enggan datang ke TPS. Karena kekhawatiran-kekhawatiran,” kata dia.
Yaqut menyatakan pelbagai upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna meyakinkan pemilih datang ke TPS tak bisa maksimal untuk mencapai target partisipasi pemilih di Pilkada 2020. KPU sendiri memiliki target sebesar 77,5 persen partisipasi pemilih di Pilkada 2020.
Sebab, Yaqut menilai KPU sampai saat ini belum memberikan sosialisasi dan penjelasan yang maksimal terkait pelbagai protokol kesehatan pencoblosan di TPS.
“Sekali lagi ya itu [protokol kesehatan] hanya apa yang disampaikan. Kenyataan yang dilaksanakan di lapangan itu, saya belum menemukan sosialisasi yang maksimal untuk menyampaikan kepada publik terkait protokol kesehatan di TPS nanti,” kata dia. (awan)
